Pernah Rugi di Mentawir, DPRD PPU Tak Mau Wilayahnya Lepas Lagi
Editorialkaltim.com – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) kembali mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang kesalahan masa lalu soal tapal batas. Mereka menilai lambannya penegasan batas wilayah dengan Kabupaten Paser bisa berujung pada hilangnya klaim terhadap wilayah tertentu.
Politisi Partai Demokrat, M Bijak Ilhamdani, menyinggung peristiwa pada tahun 2012 silam, saat PPU kehilangan kendali atas wilayah Mentawir akibat sengketa dengan Balikpapan. Menurutnya, kasus itu menjadi pelajaran penting untuk tidak lagi menunda penyelesaian batas wilayah.
“Waktu itu kita kecolongan. Mentawir lepas karena lambat merespons dan tidak ada kejelasan peta. Sekarang dengan Paser, kita tidak ingin kejadian yang sama terulang,” ujarnya belum lama ini.
Bijak mengingatkan bahwa daerah lain bisa saja mengambil celah ketidakjelasan batas administratif untuk mengklaim wilayah yang sebelumnya sudah dikelola oleh PPU. Hal ini disebutnya berbahaya jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah pusat.
“Kalau kita diam saja, bisa saja wilayah kita diambil diam-diam. Begitu ada pembangunan masuk, kita baru sadar ternyata sudah dikuasai daerah lain. Jangan sampai terlambat lagi,” katanya.
Ia mendesak agar penetapan batas menggunakan dokumen peta yang dimiliki Pemerintah Kabupaten PPU sebagai dasar legal. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi bukti sahih dalam memperkuat posisi PPU jika ada perselisihan ke depan.
DPRD berkomitmen akan terus memantau perkembangan status dokumen di Kemendagri dan mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti secara aktif.
“Kita tak mau kehilangan lagi. Sekarang waktunya proaktif,” pungkas Bijak.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
