Penyaluran KPC PPU Masih Tertunda, Pemkab Evaluasi Anggaran dan Data Penerima
Editorialkaltim.com – Penyaluran Kartu Penajam Cerdas (KPC) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih tertunda. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU mengevaluasi kesiapan anggaran hingga validitas data penerima agar bantuan tersebut dapat segera disalurkan.
Sekretaris Daerah PPU Tohar mengatakan penyaluran KPC diharapkan dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan. Menurutnya, pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga kesiapan anggaran.
“Terkait kapan KPC ini tersalurkan, ya mudah-mudahan di perubahan ini. Ini kan juga ada perluasan cakupan,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (30/9/2026).
Tohar menjelaskan cakupan penerima KPC kini diperluas hingga menyasar pelajar yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag), termasuk siswa madrasah tsanawiyah (MTs). Kelompok tersebut sebelumnya belum masuk sebagai penerima program pada 2025.
“Kalau kemarin di 2025 itu hanya untuk penerima manfaat yang ada di bawah Dinas Pendidikan, sekarang ada perluasan untuk anak kita di bawah Kemenag, MTs,” ujarnya.
Pemkab PPU juga mengevaluasi penyebab keterlambatan penyaluran. Tohar menyebut ketersediaan anggaran menjadi salah satu aspek penting yang harus dipastikan sebelum program dijalankan.
“Ya evaluasi agar tidak ada keterlambatan lagi terhadap penyaluran. Seberapa jauh ketersediaan gentong kita. Kalau regulasi sebenarnya enggak terlambat, kita untuk mengeksekusi apa yang mau kita eksekusi, kalau gentongnya kosong, jadi kita tetap menyesuaikan,” jelasnya.
Selain anggaran, persoalan administrasi turut memengaruhi proses penyaluran. Perubahan data penerima, mulai dari alamat hingga nama orang tua, menyebabkan bantuan sebelumnya tidak dapat disalurkan secara serentak.
“Kemarin itu ada beberapa tidak serempak. Tidak serempak itu juga karena persoalan administrasi. Dari sekian penerima manfaat banyak berubah alamat, berubah nama orang tua,” lanjutnya.
Dalam proses pemutakhiran data, Bankaltimtara sebagai penerbit kartu terus berkoordinasi dengan Pemkab PPU. Dinas Pendidikan juga dilibatkan untuk memastikan data calon penerima sesuai dan valid sebelum kartu diterbitkan.
“Ini yang bisa memverifikasi sesungguhnya teman-teman di Bankaltimtara sebagai pihak yang menerbitkan kartu. Jadi mereka itu bolak-balik dengan kami, kami meminta juga mengonfirmasi lewat Dinas Pendidikan untuk data yang valid,” ujarnya.
Pemkab PPU berharap evaluasi anggaran dan pemutakhiran data dapat mempercepat penyaluran KPC sekaligus mencegah keterlambatan serupa pada tahun-tahun berikutnya. Perluasan penerima dari madrasah juga diharapkan membuat manfaat program pendidikan tersebut menjangkau lebih banyak pelajar di PPU. (ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
