Sinergi DPRD dan KAC Bahas Perda Bantuan Hukum, Upaya Perkuat Akses Keadilan di Balikpapan

Editorialkaltim.com — Komisi I DPRD Kota Balikpapan berkolaborasi dengan Kalimantan Advocacy Center (KAC) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Rabu (7/2/2025), membahas mekanisme partisipasi lembaga bantuan hukum paska pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Desember 2024.

Dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD, Danang Eko Susanto, rapat ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah kota, dan lembaga bantuan hukum untuk mengimplementasikan Perda ini secara efektif.

KAC, sebagai representasi dari lembaga bantuan hukum, menyuarakan pandangan serta ekspektasi mereka terkait prosedur kerjasama, akreditasi, serta mekanisme pendanaan yang akan mendukung pelaksanaan program bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu.

“Kami akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat berkontribusi dalam proses ini, sehingga layanan bantuan hukum dapat diakses oleh semua kalangan,” kata Danang Eko Susanto dalam rapat tersebut.

Menurut H. Andi Arif Agung, anggota Komisi I dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), pemerintah kota akan segera menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai landasan teknis pelaksanaan Perda.

“Perwali akan mengatur secara detail tentang prosedur pendaftaran, akreditasi, serta skema pendanaan dan pelaporan yang diperlukan,” ujarnya.

KAC mengapresiasi langkah DPRD dan pemerintah kota yang telah membuka ruang dialog dan berharap akan terciptanya kepastian hukum yang jelas dan dukungan yang efektif bagi lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan bantuan hukum.(ndi/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya