Pengamat Unmul Apresiasi Pembatalan Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim

Editorialkaltim.com – Polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan membatalkan pembelian kendaraan tersebut setelah menuai sorotan dan kritik dari berbagai pihak.

Keputusan pembatalan itu disampaikan melalui pernyataan resmi pemerintah provinsi. Kendaraan dinas yang sebelumnya direncanakan untuk gubernur tersebut dikembalikan kepada pihak penyedia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, yang mewakili Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa gubernur memilih menggunakan mobil pribadi untuk keperluan perjalanan dinas.

“Sementara hasil rapat tadi, Pak Gubernur berkenan menggunakan mobil pribadi, kemudian mobil dinas yang lama akan tetap di-back up,” ujarnya usai Rapat Pimpinan di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (2/3/2026).

Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman sekaligus pengamat ekonomi, Purwadi, menilai langkah pembatalan pengadaan mobil dinas itu sebagai keputusan yang tepat.

Menurutnya, rencana pengadaan mobil dinas dengan nilai anggaran besar sebelumnya telah memicu kritik tajam, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang menuntut efisiensi serta prioritas pada belanja publik yang lebih mendesak.

“Saya bersyukur kritik saya terkait pembatalan mobil Rp8,5 miliar didengar oleh Pemprov Kaltim,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (2/3/2026).

Purwadi juga menilai keputusan tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai tokoh, khususnya pengamat dan akademisi yang secara konsisten memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Ia menegaskan, peran kampus dan kalangan intelektual penting untuk terus mengawal kebijakan publik sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan perjuangan akademik.

“Edukasi publik sangat penting, Mas,” tambahnya.

Meski demikian, ia juga menyoroti kebijakan pengadaan mobil dinas di lingkungan DPRD Kalimantan Timur yang disebut bernilai Rp6,8 miliar. Menurutnya, langkah pembatalan mobil dinas dengan anggaran besar seharusnya juga menjadi pertimbangan bagi lembaga legislatif.

“Salah satunya dalam bentuk ikut membatalkan mobil dewan yang Rp6,8 miliar. Malu dong dengan kebijakan di Jalan Gajah Mada dan perlu dipertanyakan tiga fungsi dewan tersebut. Jangan sampai terkesan di mata publik dewan kita mandul dari tiga fungsi itu,” tegasnya. (adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.