Editorialkaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah dan regulasi yang berlaku. Ia menilai penyusunan LKPD bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan instrumen penting dalam memastikan tata kelola keuangan tetap berkualitas.
“Penyerahan LKPD ini menjadi bukti komitmen kami menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai regulasi berlaku saat ini,” ujarnya, Selasa (31/3/2026), di Samarinda.
Rudy juga memberikan apresiasi terhadap kinerja BPK RI Perwakilan Kaltim yang dinilai konsisten menjaga independensi selama proses pemeriksaan laporan keuangan. Ia menyebut sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga auditor sangat diperlukan demi mendorong perbaikan sistem keuangan.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan BPK sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan juga kabupaten dan kota di Kaltim. Menurutnya, konsistensi antara perencanaan, penganggaran hingga realisasi program harus terus dijaga.
“Kabupaten dan kota harus memperkuat tata kelola keuangan serta mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan agar kinerja keuangan lebih optimal,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK akan ditindaklanjuti secara terukur dan tepat waktu. Hal ini menjadi bagian dari komitmen untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.
“Setiap rekomendasi dari BPK akan kami tindak lanjuti tepat waktu dengan langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Rudy berharap proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 berjalan lancar dan kembali menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Target tersebut dinilai penting guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.(sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
