Editorialkaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberadaan dan peran Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Rapat Kerja Teknis Pemberdayaan MHA yang digelar pada Rabu (6/11/2024).
Acara ini berlangsung di Samarinda dan dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari perwakilan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, hingga masyarakat adat itu sendiri.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Puguh Harjanto, menegaskan MHA memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan di Kalimantan Timur.
“Masyarakat hukum adat tidak hanya memiliki struktur sosial yang khas, tetapi juga menyimpan kearifan lokal yang sangat berharga. Ini adalah aset penting yang harus kita jaga bersama,” ujar Puguh Harjanto.
Rapat kerja ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam melindungi hak-hak mereka serta melestarikan nilai-nilai tradisional.
Para peserta juga berdiskusi tentang berbagai tantangan yang dihadapi oleh MHA, termasuk pengakuan hukum dan upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
Penyelenggara berharap, melalui pertemuan ini, tercipta langkah konkret yang mampu memperkuat posisi masyarakat hukum adat sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.
“Sinergi ini adalah wujud nyata dari komitmen kita untuk melestarikan budaya lokal sekaligus mendorong masa depan yang lebih baik bagi masyarakat adat,” tutup Puguh Harjanto.(adv/ndi/diskominfo-kaltim)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
