Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota Samarinda tengah mengkaji penerapan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan kesan libur panjang serta tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Santi menegaskan, penerapan WFH tidak bisa dilakukan sembarangan. Penentuan hari kerja fleksibel harus melalui perhitungan yang tepat agar pelayanan tetap berjalan optimal.
“Kami sedang mengkaji penerapan WFH bagi ASN, penentuan hari kerja harus diperhatikan serius agar tidak menimbulkan kesan long weekend,” ujarnya, Senin (6/4/2026), di Samarinda.
Menurut Neneng, jika hari kerja fleksibel tidak diatur dengan baik, publik bisa menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk kelonggaran berlebihan bagi ASN. Hal ini dinilai berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Ia menekankan, skema WFH tetap harus mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, terutama dalam hal pelayanan publik.
“Penentuan jadwal WFH perlu mempertimbangkan persepsi masyarakat, agar tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam pelayanan,” katanya.
Neneng juga menyebut tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menerapkan WFH secara penuh. OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap diminta hadir dan memberikan layanan secara maksimal.
Sementara itu, OPD yang tidak berhadapan langsung dengan masyarakat tetap diminta siaga melalui sistem daring guna memastikan layanan tetap berjalan.
“Tidak semua OPD dapat menerapkan WFH, terutama layanan langsung, sedangkan lainnya tetap harus siaga melalui sistem daring untuk mendukung pelayanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan internal pemerintah harus selaras dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Dalam situasi efisiensi anggaran, kebijakan WFH perlu dikomunikasikan secara bijak agar tidak memunculkan persepsi negatif.
Selain itu, Neneng memastikan kesiapan pemerintah dalam menjalankan kebijakan secara adaptif. Evaluasi akan terus dilakukan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara menyeluruh.
Pemkot Samarinda menegaskan komitmen menjaga kualitas pelayanan publik, meski ada penyesuaian sistem kerja ASN. Kajian yang dilakukan diharapkan menghasilkan kebijakan yang tetap efektif sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.(sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
