Pemkab Kutim Tanggapi Pandangan DPRD Terhadap Raperda APBD 2024
Editorialkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Pemerintah Kabupaten Kutim mengadakan Rapat Paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun 2024. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Kutim, Zubair, menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD. Rapat ini dihadiri oleh pimpinan sidang Joni, anggota DPRD, Asisten Pamkesra Poniso Suryo Renggono, Kepala Perangkat Daerah, serta perwakilan Forkopimda.
Pemerintah Kutim mengapresiasi respons positif dari fraksi-fraksi DPRD, khususnya terkait penambahan pendapatan daerah. Zubair menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD dalam pengawasan pengelolaan APBD Kutim. Ia menekankan pentingnya kerjasama dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan alokasi belanja yang lebih tepat sasaran.
Zubair meminta kontribusi aktif dari seluruh stakeholder, khususnya DPRD Kutim, untuk mengawal pelaksanaan APBD 2024. Tujuannya adalah untuk mewujudkan rencana dan proyeksi yang telah disusun bersama, termasuk percepatan program pemerintah. Tanggapan fraksi-fraksi di DPRD dianggap substansial bagi pembangunan Kutim di tahun 2024.
“Kami berkomitmen untuk merespons setiap masukan dari DPRD dan memastikan pelaksanaan APBD 2024 sesuai dengan harapan masyarakat,” ucap Zubair.
Pemerintah Kutim sepakat dengan Fraksi Nasdem tentang perlunya pemerataan pembangunan infrastruktur. Mereka juga menyetujui pendapat Fraksi PPP mengenai alokasi anggaran yang merata antar SKPD. Inisiatif perbaikan SDM dan infrastruktur dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya turut diperhatikan.
Terkait usulan Fraksi Demokrat tentang orientasi anggaran pada hasil, pemerintah Kutim bersepakat dengan pandangan tersebut. Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, yang dianggap penting oleh Fraksi Golongan Karya, juga menjadi prioritas pemerintah. Hal ini termasuk upaya memaksimalkan pendapatan daerah dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Amanat Keadilan Berkarya mengusulkan penguatan sektor riil UMKM dan efisiensi belanja daerah. Pemerintah Kutim sepakat dengan pandangan ini, menekankan pentingnya good governance. Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan memberikan masukan terkait lima prioritas pembangunan, khususnya infrastruktur. Pemerintah berkomitmen untuk memaksimalkan pembangunan jalan, listrik, telekomunikasi, dan air bersih.(lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
