Editorialkaltim.com – Untuk meningkatkan keberlangsungan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memutuskan langkah proaktif dengan menerbitkan Instruksi Bupati Kutim Nomor: B-100.3.4.2/04/HUKUM. Instruksi ini mengarahkan semua perangkat daerah untuk melakukan efisiensi belanja, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai penghematan anggaran.
Kebijakan baru yang diumumkan pada 10 Februari 2025 Bupati di Sangatta menuntut setiap perangkat daerah memotong pengeluaran non-prioritas.
Fokus penghematan ini meliputi pengurangan anggaran kegiatan seremonial, perjalanan dinas, honorarium, dan penundaan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.
Seluruh PD harus menyusun dan melaporkan rencana efisiensi belanja mereka paling lambat pada tanggal 20 Februari 2025. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Sekretaris Kabupaten dan ditembuskan ke kepala-kepala BPKAD, Bappeda, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Instruksi Bupati ini menekankan tujuh poin utama untuk efisiensi belanja yang harus dilaksanakan oleh semua perangkat daerah, meliputi:
- Efisiensi belanja pada kegiatan bersifat seremonial, studi banding, pencetakan, dan seminar.
- Pemotongan belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
- Pengurangan belanja honorarium dengan membatasi jumlah tim dan nilai honorarium sesuai standar harga satuan regional.
- Efisiensi belanja yang tidak langsung berhubungan dengan pencapaian target kinerja.
- Penundaan pembangunan infrastruktur.
- Pembatasan anggaran pemberian hibah.
- Belanja yang tidak termasuk dalam efisiensi adalah Belanja Pegawai, Bantuan Sosial, Operasional Kantor, dan BLUD.
Sekretaris Kabupaten sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memegang tanggung jawab penting dalam menetapkan dan memantau implementasi kebijakan efisiensi ini.
Sementara itu, Kepala BPKAD akan mengawasi eksekusi anggaran, dan Kepala Bappeda akan memastikan bahwa efisiensi anggaran tetap sejalan dengan indikator kinerja.
Instruksi ini juga menggugurkan kebijakan sebelumnya yang tertuang dalam Surat Bupati Kutai Timur Nomor: T-900.1.3.3/3773/BUP, yang sebelumnya mengatur penundaan belanja. Inspektur Daerah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur akan memantau dan memastikan kepatuhan terhadap instruksi ini.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
