Pemkab Kutim Gelar Bimtek, Atasi Tantangan Geografis dan Sosial dalam Pilkada Serentak
Editorialkaltim.com – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan luas wilayah yang mencapai 35.747,50 km² dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 297.994 orang tersebar di 701 Tempat Pemungutan Suara (TPS) menghadapi tantangan besar dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. Kondisi geografis yang luas dan beragam menyebabkan potensi munculnya konflik sosial, terutama di 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan yang menjadi wilayah administratifnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyikapi situasi ini dengan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang mitigasi dan resolusi konflik, yang ditujukan bagi penyelenggara Pilkada dan unsur pemerintah daerah setempat. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, menekankan pentingnya persiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan konflik yang bisa muncul. “Kami memandang pentingnya konsolidasi antarinstansi, tidak hanya sebagai ajang pembelajaran teori tetapi juga praktik di lapangan,” ujar Trisno.
Menurut Trisno, dengan luas wilayah yang hampir menyamai Provinsi Jawa Barat, Kutim menghadapi tantangan unik dalam menyelenggarakan pemilihan yang damai dan adil. “Manusia sebagai makhluk konfliktis, selalu terlibat dalam perbedaan dan persaingan, itulah sebabnya kita harus siap menghadapinya dengan cara yang tepat,” tambahnya.
Selain aparat pemerintah dan keamanan, peran masyarakat sipil juga sangat penting. LSM dan tokoh agama diharapkan dapat berfungsi sebagai mediator yang netral, membantu meredam ketegangan dan memfasilitasi dialog antarkelompok pendukung calon yang berseberangan.
Salah satu sorotan utama adalah penggunaan media sosial yang sering menjadi kanal penyebaran provokasi dan hoaks. Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H M Agus Hari Kesuma, menegaskan bahwa pengawasan terhadap media sosial harus diperkuat. “Kita perlu memperkuat pengawasan terhadap akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian atau informasi palsu untuk memastikan integritas proses pemilu,” kata Agus.
Dengan serangkaian inisiatif ini, pemerintah Kutai Timur berharap bisa menciptakan Pilkada yang tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan tetapi juga damai dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mengantar Kutai Timur menjadi model pengelolaan konflik dan pemilihan umum yang efektif dan inovatif di Indonesia. (Roro/Adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
