Kaltim

Pemerintah Provinsi Kaltim Raih Opini WTP Kesebelas Kalinya

Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik melakukan penandatanganan berita acara serah terima Rapat Paripurna
Ke-10 DPRD Provinsi Kaltim di Gedung Utama B, Rabu (8/5/2024) (istimewa)

Editorialkaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2023. Penyerahan dokumen dan penandatanganan berita acara serah terima ini dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-10 DPRD Provinsi Kaltim di Gedung Utama B, Rabu (8/5/2024) malam.

Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, sangat menyambut baik capaian prestasi ini. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan profesional adalah modal dasar dalam mewujudkan visi Pemerintah Kalimantan Timur untuk berani membangun wilayah yang berdaulat.

Baca  Health Expo 2024 Diluncurkan di Balikpapan, Pj Gubernur Harapkan Kemajuan Industri Kesehatan Kaltim

“Pengelolaan keuangan yang baik telah mendukung tercapainya predikat opini WTP yang ke-11 bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Akmal Malik di depan para tamu undangan. Ia berharap prestasi ini dapat dipertahankan di tahun-tahun mendatang.

Keberhasilan ini juga menandai prestasi jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi bukti produktivitas serta profesionalitas aparatur dalam pengelolaan pemerintahan. Namun, Akmal Malik mengingatkan bahwa pencapaian ini bukan tujuan akhir, melainkan sebuah dorongan agar aparatur pemerintah dapat bekerja lebih maksimal dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Baca  Akmal Malik Jadi Narasumber di Program Indonesia Forward CNN Indonesia, Tegaskan Kaltim Siapkan Jakarta Baru Pasca UU DKJ

“Terlebih lagi, pelayanan prima kepada masyarakat menjadi fokus utama,” lanjutnya. Akmal juga menekankan bahwa masih ada catatan yang perlu ditindaklanjuti seperti pengelolaan beasiswa dan pelaksanaan kegiatan swakelola yang perlu diperbaiki.

Selain itu, Akmal Malik menambahkan bahwa perolehan opini WTP bukanlah akhir dari proses perbaikan akuntabilitas tetapi sebagai landasan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Baca  Penjabat Gubernur Kaltim Dukung Pembangunan Bumi Perkemahan Internasional

Di samping transparansi dan akuntabilitas, Akmal Malik juga menyoroti pentingnya program dan kegiatan yang tepat sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah nyata di masyarakat, termasuk kemiskinan ekstrim, stunting, dan pengelolaan aset. “Kita harus menunjukkan kinerja terbaik dalam memecahkan masalah yang ada di daerah kita,” tegasnya. (Adv/roro/diskominfo-kaltim)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button