Editorialkaltim.com — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menilai rencana pembangunan tambatan kapal pengangkut tambang secara legal di Sungai Mahakam berpotensi besar mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KSOP dan pihak kejaksaan yang membahas penataan titik tambat kapal di Sungai Mahakam, Kamis (26/3/2026).
“Saya kira pendapatannya banyak ya. Kalau satu ponton, katakanlah, ada yang Rp1 juta per malam, ada yang Rp1,5 juta, bahkan Rp2 juta. Karena selama ini tidak tersentralisasi dan tidak ada standarnya,” ujar Hasanuddin.
Ia menjelaskan, selama ini aktivitas penambatan kapal di Sungai Mahakam berlangsung tanpa sistem yang jelas, sehingga belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dengan adanya penataan dan regulasi yang lebih tertib, potensi PAD dari sektor ini diyakini bisa dioptimalkan.
Menurutnya, kehadiran aturan baru juga akan memberi kepastian hukum sekaligus meningkatkan aspek keselamatan pelayaran. Selama ini, kapal-kapal ponton dinilai berisiko karena minim pengawasan, bahkan beberapa kali memicu insiden.
“Karena tidak ada yang tersentralisasi dan tidak ada tanggung jawab. Misalnya terjadi insiden, putus tali lalu menabrak jembatan, siapa yang bertanggung jawab?” imbuhnya.
Ke depan, pengelolaan tambatan kapal akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai koordinator, termasuk melalui peran PT MBS. Selain itu, pembangunan sejumlah titik tambatan di sepanjang Sungai Mahakam juga tengah direncanakan.
“Dengan adanya PT MBS, semuanya harus legal secara teknis dan aman. Bahkan ada jaminan asuransi, sehingga tidak merepotkan pemilik kapal,” jelasnya.
Hasanuddin menambahkan, jika tarif tambat mencapai jutaan rupiah per malam dan jumlah kapal yang beroperasi cukup banyak setiap harinya, maka kontribusi terhadap PAD akan sangat signifikan.
Ia juga menyoroti bahwa selama ini sektor tambat kapal belum memberikan pemasukan baik ke PAD maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan yang ada baru berasal dari jasa kepanduan, sementara aktivitas tambat belum tergarap maksimal.
“Selama ini tidak ada yang masuk ke PAD atau PNBP dari sektor tambat,” pungkasnya.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
