KaltimSamarinda

Pekerja Teras Samarinda Menderita, DPRD Desak Pemkot Segera Bayar Upah

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – DPRD Samarinda menyoroti berbagai persoalan yang muncul akibat pembayaran upah pekerja proyek Teras Samarinda yang hingga kini masih tertunda. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan masalah ini dapat segera diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jika pembayaran tahap akhir proyek dilakukan tepat waktu.

Hal ini dinilai sangat ironis dan menyakitkan, mengingat penderitaan para pekerja yang semakin nyata akibat keterlambatan pembayaran upah mereka.ia menyebutkan berbagai persoalan dari dampat keterlambatan pembayaran tersebut. Bagaimana pekerja harus berjalan kaki dari Teras Samarinda ke terminal, ada yang terpaksa tidur di gudang, bahkan ada yang mengalami perceraian karena kesulitan ekonomi

Baca  Angka Stunting Jadi Sorotan, Deni: Langkah Pencegahan Perlu Dilakukan Bersama 

“Itu baru beberapa bulan, bagaimana jika pembayaran ditunda lagi hingga akhir 2025? Apakah pemerintah menunggu masyarakat menderita lebih parah sebelum menyelesaikan masalah ini?” paparnya, Minggu (02/03/2025).

Ia juga menekankan kontraktor sebenarnya sudah menyatakan kesediaannya untuk membayar upah pekerja menggunakan dana pembayaran tahap akhir dari Pemkot. Namun, masalahnya justru terletak belum dicairkannya dana tersebut dengan alasan menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca  Kemenkumham Sosialisasikan KUHP ke Mahasiswa Unmul

“Kenapa auditnya harus menunggu sampai 2025? Mengapa Pemkot tidak meminta BPK melakukan audit dengan tujuan tertentu sejak Juli, setelah proyek selesai? Ini penting karena ada dua masalah besar di proyek ini, yaitu addendum berulang kali dan upah pekerja yang belum dibayarkan. Belum lagi masalah BPJS Ketenagakerjaan beberapa pekerja yang tidak aktif, padahal itu adalah kewajiban kontraktor,” jelasnya.

Ia juga menyoroti munculnya opini publik yang semakin kritis terhadap proyek ini, terutama terkait nilai proyek yang mencapai Rp36,9 miliar. menurutnya publik mulai bertanya-tanya, bahkan ada yang menggugat, apakah bangunan senilai Rp36,9 miliar ini benar-benar sepadan dengan anggaran yang telah dikeluarkan.

Baca  DPRD Samarinda Soroti Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan dan Tingginya Angka Stunting

“Jangan salahkan masyarakat jika muncul kecurigaan terhadap permainan antara kontraktor dan pihak terkait. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan semakin banyak pertanyaan dan dugaan muncul,” pungkasnya. (Adr)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker