Nasional

PDIP Sindir Jokowi: Prabowo Belum Dilantik, APBN 2025 sudah Defisit Rp600 Triliun

Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDIP, Dolfie O.F.P (Foto: Dok DPR RI)

Editorialkaltim.com – APBN 2025 mendadak menjadi sorotan ketika anggota Badan Anggaran DPR RI, Dolfie O.F.P., mengungkapkan defisitnya telah mencapai Rp600 triliun. Kejutan ini terjadi sebelum Presiden terpilih, Prabowo Subianto, bersama Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming, mulai menjalankan tugasnya.

Dolfie menegaskan pemerintahan saat ini di bawah Presiden Joko Widodo seharusnya berkomitmen untuk menyiapkan APBN transisi yang memadai untuk Prabowo.

Ia menekankan pentingnya memberikan ruang fiskal yang memadai untuk pemerintahan yang akan datang agar dapat melakukan penyesuaian.

Baca  Menteri Sri Mulyani: September 2023, APBN Surplus Rp67,7 Triliun

“Penyusunan APBN harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah yang didasari oleh RPJMN,” jelas Dolfie.

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dari presiden terpilih biasanya baru akan ditetapkan tiga bulan setelah pelantikan, yang berarti Januari 2025 untuk Prabowo,” tambahnya.

Dalam rapat Badan Anggaran yang dilaksanakan pada Selasa (4/6/2024), Dolfie mengkritik kondisi fiskal yang telah defisit sejak awal.

“Ini menimbulkan pertanyaan, untuk membiayai program siapa kah defisit sebesar ini? Sementara presiden belum mulai bekerja, anggaran sudah minus lebih dari Rp600 triliun,” tutur Dolfie.

Baca  Survei Terbaru Poltracking: Elektabilitas Prabowo-Gibran Tertinggi, Disusul Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin

Lebih lanjut, ia mempertanyakan apakah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso, akan kembali menjabat sebagai Kepala Bappenas untuk periode mendatang, sehingga memiliki wewenang atas proyek-proyek di 2025.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal APBN 2025, tercatat defisit diatur dalam kisaran 2,45 hingga 2,82 persen dari produk domestik bruto. Namun, Dolfie menilai bahwa defisit pada masa transisi kali ini adalah yang tertinggi dibandingkan dengan transisi pemerintahan sebelumnya.

Baca  Menteri Arifin Tasrif Tetapkan 1.215 Wilayah Pertambangan Rakyat, Kabar Paling Luas

“Pakai batas minimum saja sudah Rp600 triliun. Tiap pergantian pemerintahan, kita dihadapkan pada defisit,” tutur Dolfie.

“Tapi, defisit kali ini, pada masa transisi, merupakan yang paling tinggi dari yang pernah ada,” lanjutnya. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button