Nasional

Mulyanto PKS Sebut Pemberian Izin Tambang ke Ormas Picu Kekacauan Tata Kelola Minerba

Anggota Komisi VII DPR RI daei Fraksi PKS, Mulyanto (Foto: Dok Humas DPR RI)

Editorialkaltim.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyuarakan keprihatinan terhadap gelombang ormas keagamaan yang berkeinginan untuk mengelola sektor pertambangan. Menurutnya, tren ini dapat merusak tata kelola pertambangan dan merendahkan wibawa ormas tersebut di hadapan masyarakat.

Dalam pernyataan resminya yang dirilis hari Selasa (30/7/2024) kepada media, Mulyanto mengibaratkan situasi ini mirip dengan insiden dalam Perang Uhud, di mana para pejuang meninggalkan posisi strategis mereka demi mengumpulkan ghonimah.

“Hal ini menyebabkan tugas utama menjadi terlantar dan umat akhirnya terabaikan,” ungkap Mulyanto.

Baca  Resmi! Pemerintah Hapus Praktik Sunat Perempuan Lewat PP Kesehatan

Lebih jauh, ia mengungkapkan setelah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kini Persatuan Islam (PERSIS) juga menunjukkan ketertarikan yang sama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan sedang mempertimbangkan untuk terlibat. Mulyanto menilai situasi ini sangat riskan karena dapat menimbulkan rasa iri di antara berbagai ormas.

Ia khawatir, tuntutan serupa dari ormas-ormas lain, termasuk ormas pemuda, dapat segera menyusul.

Mulyanto menekankan bahwa pemerintah telah melanggar UU Minerba yang seharusnya memberikan prioritas pengelolaan tambang hanya kepada BUMN dan BUMD.

Baca  Hakim MK Soroti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU: Harusnya Dibuang Jika Melanggar Lagi

“Sekarang ini, kita kehilangan esensi dari good governance. Sektor privat dan sektor ketiga semestinya tidak tumpang tindih dalam tugas dan fungsi mereka,” jelas Mulyanto.

Ia juga meminta pemerintah dan para pimpinan ormas untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Menurutnya, UU Minerba dengan jelas menetapkan bahwa pengusahaan mineral dan batubara harus dipegang oleh mereka yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang tersebut.

Di akhir masa jabatan pemerintahan Jokowi, Mulyanto berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak lagi menerbitkan kebijakan yang bisa menimbulkan lebih banyak kekacauan.

Baca  PDIP Bakal Daftarkan Anies Baswedan Sebagai Calon Kepala Daerah Jakarta

“Di saat-saat seperti ini, pemerintah seharusnya bersiap untuk berpamitan, bukan malah menambah kekacauan. Indonesia masih memiliki perjalanan panjang, dan estafet kepemimpinan harus terus berjalan dengan mulus,” tegas Mulyanto. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button