Muhammadiyah Segera Bahas Lokasi Izin Pertambangan dengan Jokowi
Editorialkaltim.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berencana untuk segera berdiskusi dengan pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo, mengenai pemberian izin lokasi pertambangan yang akan dikelola oleh organisasi Islam tersebut.
Pertemuan ini diumumkan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, saat berada di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Minggu (28/7/2024).
Dalam pertemuan yang akan dijadwalkan, Muhammadiyah tidak hanya akan berbicara dengan Presiden saja, tapi juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Kami akan mendiskusikan secara rinci, lokasi mana yang akan dipersiapkan untuk Muhammadiyah,” ujar Mu’ti dilansir dari Antara.
Menurut Mu’ti, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai berapa luas area tambang yang akan diizinkan untuk dikelola oleh Muhammadiyah.
Namun, ia menyebutkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, jenis tambang yang akan dikelola oleh Muhammadiyah kemungkinan adalah batubara.
“Informasi ini kami dapat dari peraturan pemerintah yang ada,” tambahnya.
Sebagai langkah lanjut setelah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP), PP Muhammadiyah berencana untuk membentuk badan usaha khusus.
Nama dan struktur dari badan usaha ini masih dalam pembahasan, namun Mu’ti menegaskan bahwa Muhammadiyah memiliki pengalaman dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola usaha di sektor pertambangan.
Lebih lanjut, Mu’ti menjelaskan Muhammadiyah tidak akan mengelola tambang ini sendirian.
“Muhammadiyah akan bermitra dengan berbagai lembaga dan perusahaan yang sudah berpengalaman dalam bidang pengelolaan tambang,” kata Mu’ti. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
