Editorialkaltim.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur nomor urut 1, Isran Noor-Hadi Mulyadi, terkait perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Timur. Dalam sidang pengucapan putusan Nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dilaksanakan pada Rabu (5/2/2025), Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima.
Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Pleno, Gedung I MK, Jakarta, ini dihadiri oleh delapan hakim konstitusi. “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ucap Suhartoyo dengan tegas.
Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat memaparkan bahwa tidak ada kartel politik yang membatasi kemunculan pasangan calon dalam Pilgub Kalimantan Timur, seperti yang didalilkan oleh pemohon. Ia menjelaskan bahwa setelah Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, ambang batas pengajuan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik telah diubah menjadi antara 6,5 persen hingga 10 persen. Perubahan ini bertujuan untuk mencegah dominasi partai politik yang berujung pada munculnya calon tunggal.
“Berdasarkan fakta hukum di atas, tidak terdapat politik borong partai koalisi sebagaimana didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum,” tutur Arief.
Pihak pemohon, dalam Pilgub Kalimantan Timur, hanya berhasil mengumpulkan 793.793 suara, sedangkan pihak terkait memperoleh 996.399 suara. Dengan selisih suara sebesar 202.606 atau 11,3 persen, Arief menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.
Sebagai informasi, sidang pemeriksaan pendahuluan yang mengangkat perkara Nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025 diadakan oleh Panel 3 pada Kamis, 9 Januari 2025. Dalam sidang tersebut, pemohon membahas empat tuduhan pelanggaran, yaitu kartel politik, politik uang, keterlibatan aparat serta struktur pemerintahan, dan sikap tidak netral dari penyelenggara pemilihan umum.
Terkait tuduhan kartel politik, pemohon mengklaim adanya upaya memborong dukungan semua partai politik untuk menciptakan pasangan calon tunggal dalam Pilgub Kalimantan Timur. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa kontestasi masih diikuti oleh dua pasangan calon. Pasangan pemohon yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat, sedangkan pasangan nomor urut dua yang menjadi Pihak Terkait dibawa oleh partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
