Editorialkaltim.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan kampanye dalam pemilihan umum. Dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang diumumkan pada Selasa, (15/8/2023), MK mengizinkan peserta pemilu untuk melakukan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, asalkan tanpa menggunakan atribut kampanye.
“Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman
Dalam amar putusannya, MK menjelaskan modifikasi pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Pasal tersebut kini berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.”
Namun, keputusan ini mendapat reaksi beragam dari berbagai pihak. Salah satunya Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, menyatakan keprihatinannya terhadap putusan MK tersebut.
Meskipun demikian, ia mengakui bahwa putusan MK adalah final dan mengikat, sehingga langkah antisipatif harus diambil oleh penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
FSGI menganggap bahwa KPU perlu merinci peraturan kampanye di lingkungan sekolah agar proses pembelajaran tidak terganggu. Dampak dari putusan MK ini mengharuskan KPU untuk segera merevisi peraturan kampanye terkait lokasi kampanye di fasilitas pendidikan.
“Seperti diperbolehkan dijenjang pendidikan yang mana, apakah hanya boleh dijenjang SMA/SMK yang peserta didiknya ada yang sudah memiliki hak pilih, waktu penggunaan misalnya di hari sabtu/minggu saat aktivitas pembelajaran sedang tidak ada sehingga tidak mengganggu,” ujar Heru seperti dikutip dari Republika, Rabu (23/8/2023).
Sementara itu, FSGI juga mendorong Bawaslu untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kampanye di lembaga-lembaga pendidikan.
Heru menekankan perlunya pengawasan ketat, terutama di sekolah negeri yang mungkin mendapatkan tekanan dari kepala daerah petahana melalui dinas pendidikan setempat untuk memanfaatkan lembaga pendidikan sebagai tempat kampanye.
“Ada relasi kuasa di sini. Bahkan, sekolah sekolah negeri di jenjang SMA/SMK yang memiliki pemilih pemula berpotensi menjadi target kampanye di tempatnya bersekolah saat kampanye dilangsungkan di sekolahnya,” ujarnya. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
