Minim Dokter dan Verifikator, DPRD PPU Desak Pemerataan Tenaga Kesehatan
Editorialkaltim.com – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menyoroti ketimpangan distribusi tenaga kesehatan dalam rapat paripurna LKPJ, Rabu (28/5/2025). Ketua Pansus LKPJ DPRD PPU, Thohiron, menyebut keterbatasan SDM medis sebagai hambatan utama layanan kesehatan di daerah.
RS Sepaku, sebagai salah satu fasilitas kesehatan andalan, disebut hanya memiliki tujuh dokter umum, lima dokter spesialis, dan tujuh dokter gigi. Kondisi ini dianggap belum mencukupi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.
“Jumlah perawat ada 21, tapi untuk cakupan pelayanan yang luas, kita jelas kekurangan,” kata Thohiron di hadapan anggota dewan.
Ia juga menyinggung ketimpangan yang terjadi di tingkat puskesmas. Saat ini, seluruh puskesmas di PPU hanya memiliki 14 dokter gigi. Padahal, pelayanan kesehatan gigi dan mulut sangat penting bagi tumbuh kembang anak.
Tak hanya soal dokter, Thohiron menyoroti kekurangan petugas gizi dan verifikator data. Ketiadaan tenaga ini dinilai memperlambat pemantauan dan evaluasi terhadap program pencegahan stunting di wilayah tersebut.
Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana BLUD di puskesmas. Menurut Thohiron, Dinas Kesehatan belum optimal dalam memastikan penggunaan anggaran benar-benar mendukung peningkatan kualitas layanan.
Ia meminta Pemkab segera merancang skema pemerataan dan penambahan tenaga kesehatan yang terencana.
“Tanpa tenaga yang cukup, kita akan selalu tertinggal dalam pelayanan dasar,” tandasnya.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
