Editorialkaltim.com – Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengecam keras pemerintah terkait kejadian peretasan sistem pusat data nasional (PDN) yang mengakibatkan layanan publik terganggu.
Dalam rapat dengan Kominfo dan BSSN yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, pada Kamis (27/6/2024), Meutya menyebut tidak adanya back up data merupakan bentuk kebodohan, bukan hanya masalah tata kelola.
Rapat yang dipimpin oleh Meutya ini menggali lebih dalam mengenai serangan siber yang baru-baru ini terjadi. Dari pihak Kominfo, Hinsa mengakui adanya kekurangan dalam pengelolaan.
“Kita ada kekurangan di tata kelola, kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan,” ungkap Hinsa selaku perwakilan dari Kominfo.
Namun, Meutya dengan tegas menolak penjelasan tersebut dan mengkritik keras pendekatan yang diambil pemerintah.
“Kalau nggak ada backup itu bukan tata kelola sih Pak, kalau alasannya ini kan kita nggak hitung Surabaya, Batam backup kan karena cuma 2%, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih, Pak,” tegas Meutya.
Lebih lanjut, Meutya juga menyayangkan bahwa PDN yang seharusnya terintegrasi lintas kementerian masih terkendala.
“Punya Data Nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ke beberapa kementerian belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Yang paling patuh imigrasi saya dengar itu yang paling nggak selamat,” lanjutnya.
Pada akhirnya, Meutya menggarisbawahi masalah ini bukan hanya sekedar tata kelola.
“Intinya jangan bilang lagi tata kelola Pak, karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun backup,” tutupnya. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
