Menyelaraskan Dampak IKN, Pemkab Kukar Harap Komitmen Pemerintah Pusat

Editorialkaltim.com – Dalam sebuah pertemuan penting dengan Tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan ekspektasinya terkait dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap wilayahnya. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, bersama beberapa pejabat terkait, menggarisbawahi pentingnya respons dari pemerintah pusat terhadap usulan dan kekhawatiran daerah terkait transisi ke IKN.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Yani Wardana, Sekretaris BPKAD Akhmad Marisi, dan perwakilan dari berbagai OPD terkait menyimak dan berkontribusi pada diskusi yang menitikberatkan pada pengaruh signifikan IKN terhadap tata kelola dan ekonomi lokal Kukar. Sekda Sunggono menekankan bahwa Kukar telah aktif berpartisipasi dalam berbagai forum diskusi terkait IKN, namun masih menantikan tindak lanjut yang konkret dari pemerintah pusat.

“Kami membutuhkan kejelasan dan komitmen dari pemerintah pusat mengenai nasib dan arah pembangunan Kukar di tengah perubahan besar akibat pembangunan IKN,” ujar Sekda Sunggono.

Lima kecamatan di Kukar yang masuk dalam wilayah IKN dihadapkan pada potensi kehilangan signifikan pendapatan daerah, terutama dari sektor migas dan batubara. Ini menuntut perencanaan dan strategi yang matang agar transisi ini tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kukar.

Dalam dialog dengan BPKP, Sekda Sunggono berharap ada langkah nyata yang akan diambil untuk mengatasi dampak ekonomi, administratif, dan sosial yang ditimbulkan oleh pembentukan IKN. Pemkab Kukar, meskipun telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di kecamatan terdampak, menginginkan kepastian tentang bagaimana aset dan tanggung jawab akan dikelola ke depan.

Auditor Senior BPKP Antar MT Sianturi menanggapi dengan menyatakan tujuan kunjungan adalah untuk memahami dan mengumpulkan data terkait isu-isu kritis yang dihadapi Kukar, guna memberikan rekomendasi yang memadai kepada pemerintah pusat.

Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak berharap dapat menciptakan sebuah mekanisme yang akan meminimalkan dampak negatif dan sekaligus memaksimalkan peluang positif dari pembentukan IKN bagi Kutai Kartanegara. Proses dialog ini diharapkan membawa hasil konkret yang mendukung sinergi antara pembangunan IKN dan kemajuan Kukar. (roro/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.