Editorialkaltim.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersilaturahmi dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam di Kantor ATR/BPN Perwakilan Kaltim, Samarinda, Jumat (24/10/2025). Sejumlah ormas hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya NU, Muhammadiyah, MUI Kaltim, Hidayatullah, Kemenag Kaltim, Baznas Kaltim, dan Dewan Masjid Indonesia Kaltim.
Dalam kesempatan itu, Nusron mengatakan kunjungannya kali ini untuk membahas persoalan sertifikasi tanah rumah ibadah dan sekolah di Kaltim. Menurutnya, kepastian hukum terkait lahan tempat ibadah dan sekolah masih sering menjadi persoalan di masyarakat.
“Jangan sampai masjid tempat ibadah, tempatnya Allah ke depan bermasalah,” ujarnya.
Nusron menjelaskan, tanah wakaf yang digunakan untuk keperluan rumah ibadah atau sekolah kerap menimbulkan polemik hukum seiring waktu. Permasalahan tersebut umumnya muncul ketika nilai tanah meningkat.
“Kalau kita ke belakang awal orang itu mewakafkan tanahnya karena mungkin nilainya belum seberapa dan belum strategis. Belum jadi masalah. Tapi dalam perjalanan ketika pembangunan sudah mulai jalan, kemudian ekonomi mulai tumbuh, apalagi kemudian muncul banyak proyek-proyek strategis akhirnya jadi masalah,” tambahnya.
Ia mencontohkan, tidak jarang keluarga pewakaf tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dihibahkan. Akibatnya, mereka mengklaim kembali dan melayangkannya ke jalur hukum.
Melalui pertemuan ini, Nusron mendorong ormas Islam untuk mendata rumah ibadah serta sekolah yang berada di bawah naungan masing-masing. Ia meminta agar seluruh aset tersebut dipastikan memiliki sertifikat resmi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
