Mensos Risma Tanggapin Usulan soal Usulan Pembagian Bansos Ditunda: Selama Duitnya Ada Saya Lanjut!
Editorialkaltim.com – Menteri Sosial, Tri Rismaharini, memberikan tanggapan terkait usulan pembagian bantuan sosial (bansos) yang diusulkan untuk ditunda hingga selesai Pemilu 2024. Risma menegaskan bahwa selama anggaran masih tersedia, program bansos akan terus dilaksanakan.
“Saya nggak tahu. Pokoknya, saya menjalankan sesuai dengan perintah undang-undang. Selama duitnya ada, saya lanjut jalan, saya jalan,” ucap Risma di Jakarta Barat pada Rabu (10/1/2024).
Risma juga memberikan klarifikasi terkait isu politisasi bansos selama masa Pemilu. Dia menegaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) bertindak berdasarkan usulan dari pemerintah daerah (pemda).
“Yang jelas saya sudah laksanakan sesuai aturan. Saya bergerak dari usulan kepala daerah, kemudian kita bagi sesuai aturan. Insyaallah yang saya kerjakan itu juga diperiksa BPK rutin,” tegas Risma.
Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan keinginannya untuk menunda pemberian bansos kepada masyarakat sampai pelaksanaan pemilu. Meskipun demikian, Cak Imin menekankan bahwa penundaan ini harus memastikan bahwa bansos tetap diberikan kepada warga.
Cak Imin menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan, terutama dalam periode pemilu. Meskipun demikian, dia menjelaskan bahwa bansos masih bisa diberikan dengan catatan bahwa pengelolaannya benar-benar terjaga dari kepentingan yang tidak seharusnya.
“Saya setuju, lebih baik kita tunda pemberian bansos sampai pemilu” kata Cak Imin.
Anggaran bansos mengalami peningkatan signifikan menjelang Pemilu 2024. Indonesia Budget Center (IBC) mencatat bahwa dana yang dialokasikan untuk bansos tahun ini mencapai Rp496,8 triliun.
Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp53,3 triliun atau 12 persen dibandingkan dengan realisasi anggaran perlindungan sosial tahun 2023 yang mencapai Rp443,5 triliun.
“Jelang pemilu, program ini berpotensi tsunami dipolitisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam kontestasi politik di pemilu 2024,” ujar Direktur Eksekutif IBC, Arif Nur Alam seperti dikutip liputan 6 pada Sabtu (13/1/2024).
Menurut Arif dari IBC, meskipun terjadi peningkatan anggaran, tata kelola yang transparan masih menjadi isu krusial. Ia menyebutkan bahwa kenaikan anggaran ini, tanpa didukung oleh tata kelola yang transparan, dapat menjadi sasaran politisasi pada Pemilu 2024.
Arif meyakini bahwa penyaluran bansos di tahun politik memiliki potensi besar untuk dipolitisasi.
“Fenomena pemilu sebelumnya dan fakta pemilu sekarang menunjukan itu. Misalnya, pelaksana bansos partisan para calon, penerima bansos harus foto, mengumpulkan foto kopi KTP dan distribusi penyalurannya tidak transparan. Ini cenderung terstruktur dan masif. Selain itu, hulunya kementerian pelaksana program bansos adalah bagian dari pendukung para calon,” jelas Arif. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
