Menko Muhadjir Ungkap 90% Bahan Baku Obat di Indonesia Berasal dari Impor
Editorialkaltim.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui Indonesia masih memiliki masalah besar terkait harga obat-obatan lantaran 90 persen lebih bahan baku masih impor.
“Kita itu memang masih ada masalah besar terkait obat-obatan karena 90 persen lebih bahan baku obat kita impor,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Muhadjir juga menyoroti Indonesia belum memiliki pabrik fraksionasi plasma darah. Ia pun berharap tahun 2024 ini sudah berdiri pabrik tersebut di Indonesia lantaran banyak warga yang bergantung pada plasma darah.
Muhadjir menyebut Indonesia kini sedang mendorong penggunaan obat fitofarmaka. Dikutip di laman resmi Kemenkes, fitofarmaka merupakan obat tradisional dari bahan alami yang pembuatannya terstandarkan dan memenuhi kriteria ilmiah.
Bahkan, Muhadjir mengatakan sudah ada perguruan tinggi yang membuka buka jurusan fitofarmaka ini.
“Ini perlu percepatan. Dan kemenkes sigap merespons ini. Tidak hanya siapkan infrastruktur. Kita tahu kemenkes melakukan transformasi besar-besaran terutama di kawasan 3T untuk pengadaan alat-alat kesehatan. Terutama laboratorium,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan biaya obat di Indonesia dapat mencapai lima kali lipat dari harga di Malaysia.
“Telah dibahas bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam harga obat, yaitu hingga tiga hingga lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan di Malaysia. Itu berarti 300% hingga 500%,” ungkap Menkes di Istana Negara, Jakarta, pada hari Selasa (2/7/2024).
Menkes menyatakan, “Biasanya, pajak itu hanya sekitar 20% sampai 30%. Sulit untuk membenarkan perbedaan harga sebesar 300% hingga 500%.”
Dia menjelaskan bahwa salah satu penyebab perbedaan harga ini adalah inefisiensi dan pengelolaan obat-obatan yang kurang baik. Menurutnya, penting untuk menjelaskan perbedaan ini agar prosesnya lebih transparan.
“Ada biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Pada akhirnya, pembeli utamanya adalah pemerintah. Saat ini, hampir semua layanan kesehatan dibiayai oleh BPJS,” tambahnya. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
