Editorialkaltim.com – Proses mediasi sengketa tapal batas antara Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih belum menemukan titik terang.
Sebanyak 2.297 warga Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur tercatat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bontang.
Mediasi ini difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud sebagai tindak lanjut atas amanah Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Judicial Review Nomor 10/PUU-XXII/2024. Mediasi berlangsung di Kantor Badan Penghubung Kalimantan Timur yang ada di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Meski telah dilakukan pembahasan secara intensif, mediasi yang berlangsung belum menghasilkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim akan menindaklanjuti dengan melakukan kunjungan lapangan ke wilayah yang disengketakan.
Ketua DPRD Bontang menyatakan dukungannya terhadap upaya penyelesaian sengketa secara konstitusional demi kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.
“Kami berharap proses ini menghasilkan keputusan yang adil dan memberikan kejelasan administrasi wilayah,” ujar Andi Faiz.
Lebih lanjut, politisi Golkar ini menyebut nantinya hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan laporan kepada Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan dalam putusan hukum final terkait batas wilayah antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.
“Harapannya setelah ditinjau maka akan ada keputusan yang adil bagi masyarakat Sidrap. Apalagi mereka memang maunya menjadi warga Bontang,” jelasnya.
Diketahui, dari hasil mediasi ini melahirkan 4 keputusan. Pada poin pertama, Pemkot Bontang mengajukan agar lahan seluas 164 hektare di Kampung Sidrap masuk ke wilayah administrasi Kota Bontang. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Pemkab Kutim dan DPRD Kutim seperti tertuang di poin kedua.
Pada poin ketiga, disepakati tim dari Pemprov Kaltim akan turun ke Kampung Sidrap untuk meninjau kondisi di lapangan.
Poin terakhir, hasil dari kunjungan Pemprov akan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. (lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
