Mardani Ali Sera Desak Pembatasan Jabatan Sipil bagi TNI-Polri
Editorialkaltim.com – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyerukan pemerintah untuk membatasi partisipasi anggota TNI dan Polri dalam menduduki jabatan aparatur sipil negara (ASN).
Hal ini diungkapkan dalam sebuah rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu (13/3/2024).
Menurut Mardani, kecenderungan anggota TNI dan Polri aktif yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan bertentangan dengan prinsip-prinsip reformasi.
“Terakhir untuk yang TNI Polri, ini kan amanat reformasi, kita harus betul-betul jalankan Pak Menteri. Agak ada indikasi migrasi dari teman-teman Polri khususnya. Itu kalau kita release Pak Ketua, mereka yang masuk eselon I atau II di wilayah sipil itu banyak sekali,” ujar Mardani.
Meski sudah ada wacana tentang pembatasan jabatan yang dapat diisi oleh anggota TNI-Polri, seperti pembatasan pada posisi eselon I dan hanya di pemerintah pusat, Mardani tetap mendorong pemisahan tegas antara jabatan sipil dan anggota TNI-Polri.
Dia menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada sipil yang telah membangun karir dalam pemerintahan dan memiliki kemampuan yang tidak kalah penting.
Legislator dari Fraksi PKS ini juga menyoroti perlunya kebijakan yang lebih ketat mengenai penempatan TNI-Polri dalam jabatan sipil.
“Dan kasihan teman-teman yang sudah meniti karir ini ternyata kalah oleh pendekatan-pendekatan lain. Kita memang tetap terikat kepada aturan, ada slot-slot yang boleh, tapi mungkin kita perlu tegas di luar itu memang sebaiknya urusan sipil diserahkan kepada teman-teman sipil yang tidak kalah baiknya dengan teman-teman TNI-Polri,” tambahnya. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
