Penajam Paser Utara

Makmur Marbun Pimpin Pembukaan Bimtek Aplikasi Rupabumi dan Manajemen Konflik Lahan di Sepaku

Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun (Znn)

Editorialkaltim.com – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, resmi membuka kegiatan bimbingan teknis Aplikasi Rupabumi dan Penanganan Konflik Sengketa Lahan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU. Acara ini dilangsungkan di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Rabu (11/9/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa dan kelurahan dari Kecamatan Sepaku, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis terkait pengelolaan data dan informasi geospasial. Ini menjadi penting mengingat tantangan dalam pengelolaan lahan yang sering menimbulkan multitafsir dan berpotensi mengarah pada sengketa.

Baca  Jaga Kestabilan Harga Bahan Pokok, Pemkab PPU Gelar Rapat Pengendalian Inflasi Daerah

Dalam sambutannya, Makmur Marbun menekankan pentingnya peran teknologi informasi dalam mempercepat dan memperbaiki kinerja pemerintah, khususnya dalam mengelola data dan informasi geospasial. “Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan para peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam pemanfaatan teknologi geospasial,” ujar Pj Bupati.

Makmur Marbun juga menyampaikan bahwa perangkat desa memiliki peran krusial dalam menggunakan anggaran desa yang signifikan untuk memajukan desa sesuai dengan kemajuan Ibukota Nusantara. “Optimalisasi anggaran desa ini harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan di tingkat desa,” imbuhnya.

Baca  Pintu Gerbang Serambi Nusantara

Camat Sepaku, Gamaliel Abimanyu Arliandito, dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini diikuti oleh 38 peserta yang merupakan kepala desa dan perangkat desa di wilayah Sepaku. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, yang bertujuan melindungi kedaulatan NKRI, melestarikan nilai budaya, adat istiadat, dan mewujudkan tertib administrasi pemerintahan terkait pertanahan serta menangani konflik sengketa lahan.

Baca  Pemerintah PPU Resmikan Penutupan Festival Adat Paser Nondoi 2023

Dengan pelatihan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan perangkat desa dalam mengelola sumber daya alam dan menyelesaikan masalah yang ada, sehingga dapat memperkuat fondasi administrasi pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. (Znn/Roro)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow Instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button