Lemhanas Gelar Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan 2023 di PPU
Editorialkaltim.com – Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia (RI) Mayjen TNI Agus Arif Fadhila memimpin upacara pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Komponen Bangsa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tahun 2023 di aula lantai I Kantor Bupati PPU, Senin (13/11/2023).
Kegiatan diawali dengan laporan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kol.Laut(P) Dwi Prasetyo RN yang menyampaikan dasar kegiatan sesuai dengan peraturan Gubernur Lemhanas RI Nomor 19/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Pedoman Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhanas RI dan Perjanjian kerja sama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Deputi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhanas RI Nomor PKS/110/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penyelenggaraan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Komponen Bangsa di Kabupaten PPU.
Lebih lanjut Dwi Prasetyo juga menambahkan, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 7 hari terhitung sejak 13 hingga 19 November 2023, diikuti 100 peserta. Terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa ( BPD), tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita dan organisasi kemasyarakatan.
“Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa dan bernegara guna memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjadi tema dalam kegiatan ini,” terangnya.
Dalam sambutan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Lemhanas RI Laksamana Madya TNI Maman Firmansyah yang dibacakan Deputi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Mayjen TNI Agus Arif Fadhila menyampaikan, perkembangan lingkungan strategis saat ini khususnya di wilayah PPU dan Kaltim ialah mengenai persiapan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia di 2024 mendatang ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Lebih lanjut Agus Arif Fadhila mengemukakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN tidak hanya ditujukan untuk menjawab tantangan nasional, tetapi juga global. Pemindahan ibu kota negara ke tengah wilayah Indonesia yang merepresentasikan keadilan merupakan perwujudan dari demokrasi.
“Pemindahan tersebut diharapkan dapat mendorong pemerataan akses serta pertumbuhan semua wilayah Indonesia,” terangnya.
Lebih lanjut, dia juga menambahkan, perkembangan lingkungan strategis tersebut tentu harus menjadi perhatian bagi kita semua, karena salah satu alasan terkuat untuk dilaksanakan pemindahan ibu kota negara tersebut adalah untuk mendorong pembangunan nasional yang semula bersifat jawa sentris menjadi Indonesia sentris.
“Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut perlu adanya upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki wawasan kebangsaan yang utuh bagi SDM sektor pendukung pemerintahan di wilayah sekitar IKN,” tambahnya.
Diakhir sambutannya, Agus Arif Fadillah berharap, agar kesempatan selama 7 hari ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara seksama, melakukan tukar pendapat, dan diskusi secara komprehensif terkait berbagai permasalahan bangsa sehingga para peserta memiliki wawasan yang luas serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan secara baik dan benar .
Di kesempatan yang sama Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan daerah sehubungan Penjabat (Pj) Bupati PPU di waktu dan kesempatan yang sama berada di Samarinda menghadiri agenda yang cukup bergengsi, yang mana hari ini PPU menerima penghargaan sebagai salah satu kabupaten terbaik percepatan penurunan stunting tingkat Kalimantan Timur Tahun 2023.
“Terkait dari kegiatan ini ada beberapa catatan dari pemerintah daerah, yang pertama menarik apa yang disampaikan oleh Deputi yakni terkait nilai-nilai kebangsaan, dan hadirnya ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya berada di sebagian wilayah administrasi PPU dan terakhir apa yang menjadi peran masyarakat kedepannya,” ujarnya.
Tohar juga menambahkan, nilai kebangsaan yang sesungguhnya adalah nilai-nilai baik dan kebaikan yang melekat pada diri sendiri, sebagai warga negara itulah sesungguhnya akumulasi yang jadi saripati nilai – nilai Pancasila.
“Sekian banyak nilai – nilai Pancasila mungkin kita akan diingatkan kembali dalam momentum ini dari nilai – nilai religius, nilai – nilai kemanusiaan, kebersamaan, demokrasi dan nilai-nilai kebersamaan didepan hukum dan lain sebagainya,” jelasnya.
Tohar juga mengajak semua dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam implementasinya agar diterapkan terlebih dahulu di lingkungan keluarga, lingkungan rukun tetangga dan lingkungan lebih luas di desa dan kelurahan.
“Tidak usah keluar, mari kita perbaiki diri kita sendiri itu akan lebih ampuh ketimbang kita sibuk untuk fokus keluar dari diri kita,” tegasnya.
Tohar juga menjelaskan, terkait keberadaan ibu kota negara sepanjang tidak ada kebijakan lain tetap kita akan menjadi warga PPU, dan begitu dimulainya pemerintahan di Otoritas (IKN) sekian banyak orang akan datang untuk menjadi bagian penyelenggara pemerintahan pada khusus ibu kota.
“Tentu bagi kita yang disebut dalam undang-undang daerah mitra, disamping akan membawa hal-hal positif, hampir dapat dipastikan juga ada akses negatifnya,” pungkasnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur, Sufian Agus yang membacakan sambutan Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menuturkan, kegiatan ini sangat penting untuk membangun dan mempertebal semangat wawasan kebangsaan kita, sebagai warga negara, khususnya yang ada di PPU.
Sufian Agus juga berharap, semua peserta harus mampu menjadi agen-agen kebangsaan yang berlandaskan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila sebagai dasar Negara, Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sebagaimana kita ketahui bersama, PPU menjadi lokasi pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara yang pembangunannya terus berlangsung, mari kita sambut proses pemindahan ini dengan sebaik mungkin,” tandasnya.
Lanjutnya Sufian Agus menyampaikan, tidak akan lama lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi Pemilu Serentak 2024, tentunya konstelasi politik sudah mulai menghangat, meskipun di Kaltim tidak sehangat di Pulau Jawa. Namun pasti terjadi perbedaan pendapat dan dukungan masyarakat, terutama yang terkait dengan sentimen identitas bersifat keagamaan, suku kedaerahan, etnis dan kelompok yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
“Mari kita ajak, seluruh lapisan masyarakat, memanfaatkan perhelatan Pemilu dan Pilkada sebagai pesta demokrasi, layaknya sebuah pesta, ketika selesai siapapun yang terlibat akan merasa puas dan gembira, baik yang kalah atau menang semua kembali bersatu melanjutkan pembangunan untuk kepentingan bersama,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, jajaran Lemhanas RI, ajaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Ketua DRPD PPU, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan perangkat daerah PPU. (hms/nfa/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
