Editorialkaltim.com – Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyoroti rendahnya transparansi pengelolaan retribusi parkir di Kota Tepian yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menegaskan, sektor parkir memiliki potensi besar bila dikelola secara profesional dan terbuka.
“Parkir bukan sekadar soal lahan atau juru parkir (jukir), tapi juga menyangkut potensi pendapatan daerah. Kalau dikelola dengan baik, ini bisa jadi sumber PAD yang besar. Kalau tidak, masalahnya akan terus muncul, mulai dari kebocoran pendapatan hingga konflik di lapangan,” ujar Iswandi, Jumat (3/10/2025) kemarin.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda segera melakukan inventarisasi titik-titik potensial parkir di seluruh kota. Menurutnya, data riil di lapangan akan membantu pemerintah menghitung potensi pendapatan dengan lebih akurat.
“Harus ada perhitungan pasti. Berapa kendaraan yang parkir di satu titik dalam sehari, seminggu, sebulan. Dari data itu, bisa kelihatan potensi riil pendapatannya,” tegasnya.
Untuk memastikan hasil data akurat, ia bahkan mengusulkan agar survei dilakukan dengan melibatkan mahasiswa atau akademisi. “Mereka bisa turun langsung menghitung jumlah kendaraan di titik-titik tertentu. Hasilnya tentu lebih objektif,” tambahnya.
Lebih jauh, Iswandi mengusulkan sistem lelang pengelolaan parkir di titik-titik potensial sebagai solusi untuk menekan kebocoran PAD dan mencegah campur tangan pihak tidak bertanggung jawab.
“Daripada ribut dengan preman atau jukir nakal, lebih baik dilelang saja. Jadi jelas, siapa berani bayar lebih tinggi sesuai potensi titik parkir, dia yang menang,” jelasnya.
Menurutnya, mekanisme lelang ini juga akan menciptakan standar harga dasar yang disesuaikan dengan potensi zona parkir. Pemerintah pun akan memiliki sumber pendapatan yang lebih pasti dan terukur. Namun, ia mengingatkan perlunya pengawasan ketat setelah proses lelang agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Selain soal retribusi, Iswandi turut menyoroti masalah parkir liar, terutama kendaraan besar seperti truk dan kontainer yang sering menimbulkan kemacetan. Ia menilai perlu ada lahan parkir khusus untuk kendaraan berat agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
“Truk dan kontainer yang parkir sembarangan harus ditertibkan. Kalau memang perlu lahan parkir khusus, segera siapkan. Jangan sampai mereka parkir di bahu jalan dan mengganggu lalu lintas,” tegasnya.
DPRD, kata Iswandi, siap memberikan dukungan penuh kepada Dishub, baik melalui regulasi maupun anggaran, untuk memperbaiki sistem parkir di Samarinda.
“Kalau memang perlu perda baru, kita siapkan. Kalau butuh dukungan anggaran, kita bahas bersama. Yang penting, penggunaan anggaran harus diawasi agar sesuai peruntukan,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar ke depan, pengelolaan parkir di Samarinda bisa berjalan transparan, profesional, dan bebas pungli.
“Kami ingin sistem parkir yang jelas, tanpa pungli, tanpa kebocoran, dan bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat maupun PAD,” pungkasnya. (nit/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
