Langkah Tegas DPRD Kutim Atasi Praktik Pungli di Sekolah
Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Leni Angriani, mempertanyakan program pendidikan gratis di Kutim menyusul laporan tentang praktik pungutan liar (pungli) di sekolah. Pungli masih menjadi masalah klasik dalam pelayanan publik, termasuk di dunia pendidikan.
Leni Angriani menyoroti kebutuhan rencana penyusunan kebijakan tegas untuk melarang praktik pungli di sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pendidikan gratis yang diberikan pemerintah dapat diterapkan dengan benar, menghapuskan beban finansial yang tidak sah yang sering kali membebani orang tua murid.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai iuran yang tidak sah. Praktik ini tidak hanya membebani orang tua, tetapi juga merusak citra pendidikan gratis yang seharusnya dinikmati oleh semua anak di Kutim,” ujar Leni Angriani saat ditemui media, Kamis (18/7/2024).
Leni mendesak Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan untuk mengambil langkah konkret. Langkah-langkah ini termasuk penyusunan kebijakan tegas, melarang semua bentuk pungutan liar di sekolah, serta penerapan sanksi bagi sekolah yang melanggar aturan tersebut.
“Kebijakan ini akan mencakup mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, sehingga tidak ada lagi sekolah yang berani melakukan pungutan liar,” tambah Leni.
Selain itu, Leni menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan masyarakat.
“Kami akan memastikan informasi mengenai kebijakan ini disosialisasikan dengan baik kepada semua pihak terkait, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat umum. Kami juga akan membuka saluran pengaduan untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai pungutan liar,” paparnya.
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, DPRD Kutim akan bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan, untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. “Kami akan mengadakan pertemuan rutin dengan dinas pendidikan untuk membahas isu-isu yang ada dan mencari solusi yang efektif. Kolaborasi ini penting untuk memastikan kebijakan yang kami buat benar-benar diterapkan di lapangan,” sebut Politisi Partai Berkarya ini.
Leni berharap pendidikan gratis yang diamanatkan pemerintah dapat benar-benar dinikmati semua anak di Kutim, tanpa ada pungutan tambahan yang memberatkan. “Kami berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan di daerah ini,” tutup Leni.(shn)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
