Nasional

Kurangi Potensi Korupsi, KPK Minta Dana Bansos Disalurkan Via Transfer

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron (Foto: Dok Unej)

Editorialkaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya efisiensi dan keakuratan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Dalam sebuah langkah progresif, lembaga anti rasuah ini merekomendasikan agar bansos diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan langsung melalui bank atau kantor pos.

Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pendekatan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko korupsi dan memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan dengan cara yang paling efektif dan efisien.

Baca  Jokowi Resmikan Pansel KPK: 9 Nama Terpilih, dari Rektor IPB hingga Kepala PPATK

“Bansos bukan berupa barang, tapi berupa uang, dan uangnya disalurkan melalui kantor pos/bank. Hal bertujuan agar bansos efektif mencapai tujuan, tepat sasaran dan efisien dalam proses distribusinya,” kata Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dikutip dari Antara, Kamis (8/2/2024).

KPK, dengan tegas, menggarisbawahi pentingnya menggunakan data terkini dan valid dalam proses distribusi bansos untuk memastikan akurasi penerima manfaat. Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.

Baca  Debat Panas Pilpres 2024 : Anies Soroti Ketidakadilan dan Ketimpangan sebagai Ancaman Nasional

“KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat,” jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran bansos dalam APBN 2024 mencapai angka fantastis, Rp 496 triliun, meningkat Rp 20 triliun dari tahun sebelumnya.

Baca  Di Sidang PBB Menlu Retno Kutuk Israel, Sebut Tiga Langkah Konkret RI untuk Gaza

“Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp 496 triliun jadi beda Rp 20 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK di kantornya, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button