KaltimKutai Barat

Kubar Gagas Perubahan APBD 2024, Antisipasi Dinamika Ekonomi dan Target Pembangunan

Plt Asisten III Administrasi Umum, Yuli Permata Mora, Menyerahkan Dokumen Nota Pengantar ke Ketua DPRD Sementara, Ridwai (Foto: Prokopim Kubar)

Editorialkaltim.com – Dalam langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal dan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengadakan Rapat Paripurna I Masa Sidang III tahun 2024 di Kantor DPRD. Rapat ini diadakan pada Rabu (11/9/2024), dengan agenda utama penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Plt Asisten III Administrasi Umum, Yuli Permata, yang memimpin sesi tersebut, menyoroti pentingnya perubahan ini sebagai respons terhadap evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Baca  Bupati Kubar Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada Serentak

Yuli menjelaskan adaptasi dalam RKPD diperlukan untuk menyesuaikan dengan pergeseran prioritas pembangunan, alokasi anggaran yang dinamis, dan variasi lokasi pelaksanaan kegiatan.

Dihadiri oleh Wakil Ketua dan anggota DPRD, Forkopimda, serta kepala perangkat daerah, rapat tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mendukung agenda pembangunan.

“Kami berusaha menyesuaikan RKPD dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap Yuli.

Baca  FX Yapan Serukan Aksi Cepat Tangani Stunting! Kerja Nyata, Bukan Semboyan

Faktor-faktor yang memicu perubahan APBD mencakup dinamika regulasi, fluktuasi dana transfer dari pemerintah pusat, dan temuan dari audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Ini juga termasuk perubahan asumsi ekonomi makro dan varian realisasi pendapatan yang menyebabkan perluasan atau penyempitan proyeksi pendapatan dan belanja daerah.

Proyeksi dalam Raperda Perubahan APBD 2024 menunjukkan penurunan pendapatan daerah sebesar 17,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang menuntut kebijakan fiskal yang responsif dan inovatif.

Baca  DWP Mahulu Giat Tingkatkan Kapasitas Anggota dalam Seminar Nasional

“Kami bertekad untuk menjalankan reformasi fiskal secara komprehensif,” kata Yuli.

“Kami ingin menghadapi setiap tantangan dan memanfaatkan setiap peluang untuk memajukan Kutai Barat,” tutup Yuli. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button