Kritik Wakil Ketua DPRD Bontang pada Pembebasan Lahan

Editorialkaltim.com – Pembebasan lahan seluas 704 hektare di Loktunggul, Bontang Lestari, menjadi fokus kritik dari Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris, yang menyatakan kekhawatirannya terhadap proses yang dianggap tertutup dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.

Agus Haris menyampaikan proses pembebasan lahan sering kali hanya fokus pada nilai investasi dan mengabaikan dampak yang ditimbulkan terhadap penduduk setempat. “Masyarakat lokal dirugikan karena nilai taksiran lahan yang sangat rendah, hanya belasan hingga puluhan ribu per meter. Kita perlu mempertimbangkan apakah ada permukiman di area tersebut dan bagaimana komitmen investor terhadap kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak,” ujar Agus.

Agus Haris, yang juga dikenal dengan inisial AH, menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kebutuhan investasi dan keadilan sosial. “Investasi memang penting untuk membangun daerah, tetapi harus juga membagi risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan secara adil. DPRD tidak ingin kejadian di masa lalu terulang, di mana investasi menimbulkan masalah baru yang luput dari pengawasan kami,” tambahnya.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat sangat penting untuk menghindari kesalahan yang pernah terjadi dalam pembebasan lahan di masa lalu. Ia mengingatkan kasus pembangunan PLTU PT Graha Power Kaltim (GPK) pada tahun 2015 sebagai contoh situasi yang harus dihindari.

Kekurangan dialog antara eksekutif dan legislatif terutama dalam kasus pembebasan lahan ini juga menjadi sorotan. “Kami menyesalkan pola komunikasi yang kurang baik dengan pihak legislatif. Ini menyulitkan DPRD untuk melakukan pengawasan yang efektif,” kata Agus Haris, menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi dalam proses semacam ini.

Agus Haris berharap ke depannya akan ada perubahan dalam pendekatan yang diambil oleh para pemangku kebijakan, dengan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat yang terdampak secara langsung oleh proyek-proyek pembangunan. “Harapan kami, pemerintah dan investor dapat bekerja sama lebih baik, tidak hanya untuk kemajuan ekonomi, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (lin/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.