gratispoll
Nasional

KPK Soroti Rendahnya Gaji Kepala Daerah yang Bikin Tergoda Korupsi

Sekretaris Jenderal KPK (baju hitam) Cahya Hardianto
Harefa (Foto: MNC)

Editorialkaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti rendahnya gaji kepala daerah di Indonesia yang dinilai membuka celah terjadinya korupsi. Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, mengatakan gaji yang kecil bisa membuat para pejabat tergoda melakukan penyimpangan.

“Kalau gajinya sedikit, misalnya itu kan kira-kira Rp 5,9 juta. Memang ada tambahan-tambahan lain yang sah juga, tetapi itu pun total sepertinya tidak akan cukup juga dengan godaan-godaan yang ada atau pun kesulitan,” kata Cahya dilansir dari detik dalam diskusi media Praktik Baik Penugasan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dari KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Baca  78 Pegawai KPK Terlibat Pungli Rutan Hanya Dihukum Minta Maaf

Cahya menyebut, rendahnya penghasilan menjadi tanda tanya tersendiri ketika banyak orang masih berebut kursi kepala daerah. Ia mempertanyakan motif di balik minat tersebut jika hanya didasari gaji yang tidak sebanding dengan tanggung jawab.

“Kenapa sih orang mau tertarik (jadi kepala daerah), pasti ada sesuatu yang lainnya. Kalau penghasilannya hanya segitu, kenapa dia tertarik? Ini kan jadi suatu keanehan,” ucapnya.

Baca  Aturan THR dan Gaji ke-13 PNS Terbit Sebelum Puasa

Menurut Cahya, pemerintah pusat perlu serius membenahi sistem penggajian dan fasilitas bagi kepala daerah agar lebih realistis dan sejalan dengan beban kerja yang diemban. Ia juga menegaskan bahwa celah korupsi semakin terbuka jika tidak ada reformasi dalam sistem politik dan pembiayaan jabatan publik.

“Ini memang PR bagi pemerintah pusat untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini dan juga proses pemilihannya. Karena kalau biaya politik masih tinggi, itu akan problem terus,” jelasnya.

Baca  Kurangi Potensi Korupsi, KPK Minta Dana Bansos Disalurkan Via Transfer

KPK sendiri, lanjut Cahya, telah menyusun kajian sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Salah satunya dengan mendorong reformasi pembiayaan partai politik agar tak sepenuhnya bertumpu pada biaya pribadi calon.

“Kami dari KPK sudah buat kajiannya. Mohon tolong juga didorong terus. Misalnya contoh per suara Rp 10 ribu, yang dulu kita dorong untuk pembiayaan parpol,” pungkasnya.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button