KPK Singgung Menteri Ngeluh Anggaran Kecil, Kadang-kadang Agak Unik
Editorialkaltim.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, menyinggung masalah serius terkait kebocoran anggaran negara. Dalam acara Penyerahan Sertifikat SMAP, Penganugerahan Insan Antigratifikasi, dan Seminar Nasional dalam rangka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang diselenggarakan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024), Nawawi menyampaikan bahwa beberapa menteri mengeluhkan besaran anggaran yang tidak memadai untuk operasional kerja.
Dalam penjelasannya, Nawawi menyebutkan bahwa pengawasan ketat terhadap distribusi anggaran negara kepada kementerian dan lembaga telah dilakukan.
Namun, ia mengungkapkan bahwa ada lembaga yang sampai meminta tambahan anggaran kepada DPR karena tidak memiliki cukup dana untuk menggaji para pegawainya.
“Ada satu lembaga yang mengeluhkan anggaran yang mereka terima. Jika tidak salah, Komnas HAM dengan anggaran total sekitar Rp 34 atau Rp 33 miliar,” ungkap Nawawi dilansir dari Youtube KPK.
Permintaan tambahan anggaran oleh Komnas HAM tersebut, menurutnya, tidak disetujui oleh DPR.
Menteri HAM, Natalius Pigai, yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, juga diketahui meminta tambahan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk kebutuhan HAM. Situasi ini menurut Nawawi mencerminkan ketidaksesuaian permintaan anggaran yang sangat besar dibandingkan dengan kebutuhan riil.
“Kadang-kadang kita agak unik,” ujarnya.
“Baru-baru ini, ada Menko yang mengeluh, berkata, ‘Bisa apa saya dengan Rp 9 miliar ini dalam satu tahun?’ Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kementerian atau lembaga tersebut dibentuk jika anggaran yang diberikan tidak memadai,” terang Nawawi.
Yusril Ihza Mahendra, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga pernah meminta penambahan anggaran sebesar Rp 325 miliar kepada DPR, dengan alasan kebingungan cara mengelola operasional hanya dengan anggaran Rp 9 miliar dalam satu tahun.
Selain isu anggaran, Nawawi juga menyampaikan bahwa KPK akan mengkaji beberapa program baru pemerintah, termasuk program makan siang gratis, sebagai bagian dari upaya mereka untuk menangani kebocoran anggaran.
“KPK sepakat terus melakukan upaya-upaya, ikhtiar bagaimana bisa terlibat dalam meminimalisir kebocoran anggaran ini,” pungkas Nawawi.
KPK berharap dengan pengetatan pengawasan dan evaluasi program, kebocoran anggaran bisa diminimalisir dan transparansi penggunaan dana negara dapat terjamin.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
