KaltimKutai Barat

KPK Gencar Berantas Korupsi di Kutai Barat, Fokus Peningkatan SPI dan MCP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan tindakan preventif terhadap korupsi di Kabupaten Kutai Barat melalui koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan di ruang Diklat kantor Bupati lantai III, Kamis (5/9/2024). (Foto: Pemkab Kubar)

Editorialkaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan tindakan preventif terhadap korupsi di Kabupaten Kutai Barat melalui koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan di ruang Diklat kantor Bupati lantai III, Kamis (5/9/2024).

Kegiatan ini fokus pada evaluasi dan peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk tahun 2024, serta memantau progres proyek strategis di daerah tersebut.

Kepala Satuan Tugas KPK, Andy Purwana, menjelaskan bahwa KPK memiliki fungsi pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, dan eksekusi dalam usaha memberantas korupsi.

Baca  KPK Sita 195 Kendaraan Mewah dari Kasus Korupsi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

“Rapat koordinasi ini adalah upaya konkret KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi melalui peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait,” ucap Andy.

Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Ayonius bersama dengan Inspektur, Kepala Perangkat Daerah (PD), dan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Mereka membahas berbagai strategi pencegahan korupsi yang meliputi peningkatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan penanganan aset.

Baca  Mengenal Aus Hidayat Nur: Dari Guru hingga Menjadi Legislator Senayan

Fokus utama rapat adalah untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelamatan keuangan dan aset, yang meliputi percepatan sertifikasi aset, penyelesaian aset bermasalah, penyelesaian tunggakan pajak, dan inovasi peningkatan pendapatan daerah.

Selain itu, diupayakan pula peningkatan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pelaporan gratifikasi, dan implementasi pendidikan antikorupsi.

Baca  Bulog dan Pemkab Kubar Teken MoU untuk Stabilisasi Pasokan Pangan

“Kami berkomitmen untuk mendorong setiap instansi pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pengendalian intern dan pendidikan antikorupsi yang efektif. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” tambah Andy.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker