Nasional

KPK Duga Ada Ekspor Ilegal 5 Juta Ton Ore Nikel ke China, Luhut: Tak Sulit Diusut

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: maritim.go.id)

Editorialkaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengungkap dugaan ekspor ilegal ore nikel sebanyak 5,3 juta ton ke China dalam rentang waktu 2020 hingga 2022.

Melalui penelusuran yang dilakukan, KPK berhasil menemukan catatan ekspor bahan baku tambang ilegal tersebut pada situs resmi otoritas penanganan bea dan cukai Tiongkok. Bukti-bukti ini terungkap dari adanya kode sandi Indonesia yang tercatat di situs resmi Bea Cukai China.

Menanggapi temuan ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengklaim bahwa dugaan ekspor ilegal bijih nikel sebanyak lima juta ton ke China sudah terlacak.

Baca  Perbandingan Kekayaan Capres-Cawapres 2024, Berikut Sumbernya Hartanya

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Luhut dalam acara Strategi Nasional Pengecahan Korupsi (Stranas PK) di KPK, Jakarta, pada Selasa, 18 Juli 2023.

Luhut menjelaskan bahwa pengusutan terhadap dugaan ekspor ilegal bijih nikel tersebut tidaklah sulit. Bahkan, KPK telah melakukan pemantauan langsung ke Tiongkok melalui langkah-langkah yang diambil oleh Firli, pimpinan KPK.

Baca  Peringkat Polisi Paling Korup di Asia Tenggara, Indonesia Nomor Satu

“Itu tidak susah menelusuri sumbernya dari mana. Kita bisa trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace,” ucap Luhut.

Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memiliki sistem yang mumpuni untuk melacak dugaan ekspor bijih nikel ilegal tersebut.

Salah satu faktor yang mempermudah tugas KPK adalah digitalisasi di berbagai sektor yang memungkinkan pelacakan hingga ke luar negeri.

“Sudah dilacak oleh beliau, karena kita sudah punya ekosistemnya, ini Pak Firli langsung cek di China,” tambahnya.

Baca  KPK Sentil Prabowo Subianto Usai Bolehkan Masyarakat Terima Politik Uang

Dalam upaya mencegah terjadinya penyelundupan bijih nikel yang lebih meluas, Luhut mengungkapkan bahwa Satuan Tugas atau Satgas Laut telah dibentuk.

Menurutnya, keberadaan Satgas Laut sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang membutuhkan pengawasan yang lebih intensif di wilayah perairan.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button