KPK Bakal Usut Dugaan Suap 95 Senator dalam Pemilihan Ketua DPD RI
Editorialkaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut laporan dugaan korupsi yang terjadi dalam pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, menyatakan bahwa kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan awal di Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).
“Dalam kasus pemilihan DPD ini, kami telah menerima laporan. Untuk sekarang, kasus ini masih berada di tahap penanganan awal atau PLPM dan belum beranjak ke tahap penindakan,” ujar Asep saat konferensi pers di gedung Merah Putih KPK seperti dikutip Kamis (27/2/2025).
Asep menambahkan, jika bukti permulaan yang ada dinyatakan cukup setelah proses verifikasi, maka perkara ini akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan lebih lanjut.
“Kami akan menunggu proses verifikasi selesai,” tuturnya.
Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengomentari mengenai adanya laporan dugaan suap dalam proses pemilihan tersebut.
Menurut Setyo, PLPM saat ini sedang dalam tahap memverifikasi dan memvalidasi aduan tersebut.
“Proses verifikasi dan validasi oleh Tim PLPM sedang berlangsung. Kami berharap dari proses ini dapat ditentukan apakah masalah ini akan menjadi kewenangan KPK,” kata Setyo,Jumat (21/2/2025).
Setyo juga menyatakan bahwa KPK tidak akan memandang bulu dalam menangani kasus yang melibatkan 95 senator tersebut.
“Kami akan klarifikasi semua pihak yang terlibat. Semua orang, termasuk 95 senator itu, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, mantan staf ahli anggota DPD RI, M Fithrat Irfan melayangkan laporan ke KPK soal adanya dugaan praktik suap dalam pemilihan pimpinan DPD RI dan pimpinan MPR dari unsur DPD RI periode 2024-2029. Dari total 152 anggota DPD RI, 95 senator di antaranya diduga menerima aliran uang.
Pengacara Fithrat Irfan, Aziz Yanuar mengatakan kliennya menyerahkan bukti-bukti tambahan ke KPK untuk melengkapi alat bukti yang sebelumnya sudah diserahkan pada Desember 2024. Bukti tersebut berupa rekaman pembicaraan antara Irvan dengan seorang petinggi partai politik.
Irfan, yang dahulu merupakan staf ahli dari anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah, Rafiq Al-Amri (RAA), mengungkapkan pada tanggal 6 Desember 2024 bahwa ia telah melaporkan mantan atasannya ke KPK karena terlibat dalam penerimaan uang suap.
“Menurut dugaan, beliau (RAA) terlibat dalam penerimaan suap yang berkaitan dengan pemilihan Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD. Hal ini melibatkan 95 orang dari total 152 anggota DPD RI,” kata Irfan.
“Orang yang dituduh itu termasuk salah satu dari 95 yang diduga terlibat,” tambah Aziz, menegaskan pernyataan Irfan.
Irfan juga menyatakan bahwa setiap senator diduga menerima suap sebesar 5.000 dolar Amerika Serikat untuk pemilihan Ketua DPD RI dan 8.000 dolar Amerika Serikat untuk pemilihan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD.
Dengan demikian, total suap yang diduga diterima oleh setiap senator, termasuk RAA, mencapai 13.000 dolar Amerika Serikat. Irfan menjelaskan bahwa mekanisme penyerahan uang tersebut dilakukan secara door to door, atau dari kamar ke kamar anggota DPD.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
