Samarinda

Kontroversi Pemecatan Ketua RT Samarinda Mendapat Sorotan Komisi I DPRD

Rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Samarinda bersama ketua RT Rawa Makmur, Kamis (1/2/2024).

Editorialkaltim.com – Dalam sebuah peristiwa yang menjadi sorotan publik di Samarinda, pemberhentian empat ketua RT di Rawa Makmur mengundang diskusi panas di Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Samarinda, H Joha Fajal. Dihadiri pejabat setempat, termasuk Camat Palaran dan Lurah Rawa Makmur, rapat ini berfokus pada pencarian solusi atas pemecatan yang kontroversial tersebut.

Kasus pemecatan yang terjadi di Rawa Makmur ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai prosedur pemberhentian kepemimpinan lokal. Menurut Joha, proses pemecatan yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku, yakni tanpa musyawarah warga, menunjukkan adanya kesalahan dalam tata kelola kepemimpinan lokal.

Baca  KPU Samarinda Gelar Sosialisasi Tindak Lanjut Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan MK

Joha menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan di tingkat RT. Ia meminta agar Camat Palaran dan Lurah Rawa Makmur membuka kembali ruang dialog dengan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan masalah ini lebih lanjut.

Salah satu poin penting yang diangkat dalam RDP adalah perlunya mekanisme yang jelas dan adil dalam mengatasi perselisihan di tingkat RT. Ini mencakup penyediaan platform bagi ketua RT yang diberhentikan untuk menyampaikan aspirasi dan pembelaan mereka.

Baca  Perdebatan POM Mini di Samarinda: Anggota DPRD Anhar Mendorong Regulasi dan Keselamatan

Di sisi lain, Joha juga menegaskan bahwa kesalahan prosedural tidak dapat diabaikan. “Jika terbukti ada kesalahan dari pihak ketua RT, kami akan mengambil langkah tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Joha dalam wawancara.

Ketua RT 06, Karmanto, dan Ketua RT 41, Supriyanto, yang merupakan salah dua dari empat ketua RT yang diberhentikan, mengungkapkan keprihatinan mereka dalam wawancara terpisah. Karmanto menjelaskan, “Kami ingin proses yang adil dan transparan. Pemberhentian kami tidak hanya mempengaruhi kami secara pribadi, tapi juga komunitas kami.”

Baca  Pelatihan Jurnalistik Tingkatkan Kepedulian Sosial Generasi Muda di Kaltim

Kasus ini membuka mata banyak pihak mengenai pentingnya prosedur yang jelas dan adil dalam pengelolaan kepemimpinan lokal. Dialog dan partisipasi warga menjadi kunci dalam mencari solusi yang berkelanjutan. (nfa/adv dprd samarinda)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker