Konsultasi Publik RKPD 2026 Kubar Dorong Pembangunan Berkelanjutan
Editorialkaltim.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mengadakan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Kamis (4/2/2025) di Ruang rapat 1, lantai 2 Bappeda Litbang. Pertemuan ini dihadiri oleh pemangku kepentingan dari berbagai sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah.
Kepala Bappeda Litbang Kubar, Yudianto Rihartono, yang membuka acara tersebut menyampaikan arahan Bupati FX. Yapan mengenai pentingnya integrasi dan kolaborasi dalam penyusunan RKPD.
Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dan virtual melalui Zoom Cloud Meeting untuk memastikan partisipasi yang luas.
Dalam sambutannya, Yudianto menekankan pentingnya proses perencanaan yang transparan dan partisipatif.
“RKPD adalah dokumen fundamental yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2026,” ujarnya.
Forum ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kubar, Agustinus, bersama dengan stakeholder terkait lainnya yang berdiskusi mengenai isu-isu strategis untuk pembangunan berkelanjutan. Bupati FX. Yapan berharap kegiatan ini dapat memperkuat komitmen dan konsistensi dalam pengaturan anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah.
Selain itu, Sekretaris Bappeda Litbang, Florensius Steven, menjelaskan bahwa RKPD 2026 merupakan langkah lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlangsung sejak tahun 2021 hingga 2026.
“Tahun ini adalah tahun kelima dari RPJMD dan kami fokus pada peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, ketahanan sosial, dan transformasi ekonomi berkelanjutan,” tambah Florensius.
Adapun prioritas pembangunan yang dirumuskan dalam RKPD 2026 antara lain peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pelestarian budaya, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan yang menitikberatkan pada hilirisasi dan sektor unggulan daerah.
Hasil dari Konsultasi Publik ini akan dimanfaatkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026, yang akan lebih terarah dan akuntabel dalam menjawab tantangan pembangunan di masa depan.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
