Komisi X DPR Bentuk Panja Biaya Pendidikan, Respon Tingginya Keluhan Masyarakat
Editorialkaltim.com – Biaya pendidikan di Indonesia semakin menjadi keluhan banyak kalangan. Menyikapi hal ini, Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, berinisiatif membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Pendidikan untuk memastikan biaya pendidikan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini mahasiswa dan orang tua mahasiswa banyak mengeluhkan tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai kampus negeri. Selain itu, wali murid juga merasa terbebani oleh berbagai biaya sekolah negeri, seperti uang komite, uang kegiatan, hingga sumbangan tanpa ikatan.
“Kami ingin mengetahui bagaimana pengelolaan biaya pendidikan oleh pemerintah, sehingga memutuskan untuk membentuk Panja Biaya Pendidikan,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Huda menjelaskan bahwa Indonesia telah menerapkan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan. Tahun ini, sebesar Rp665 triliun dari APBN dialokasikan untuk membiayai pendidikan.
“Maka agak aneh ketika komponen biaya pendidikan dari peserta didik terus meningkat, padahal alokasi anggaran pendidikan dari APBN juga cukup besar,” ujar politisi dari Fraksi PKB ini.
Menurut Huda, pandangan pemerintah lepas tangan dalam urusan pendidikan tinggi semakin menguat. Meskipun pendidikan tinggi bersifat tersier, namun saat ini sangat dibutuhkan mengingat Indonesia memiliki target untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045.
“Mayoritas mahasiswa yang berdialog dengan kami punya pandangan bahwa pemerintah lepas tangan dalam layanan pendidikan tinggi. Kami tidak ingin pandangan tersebut menjadi persepsi umum publik, karena anggaran pendidikan kita dari APBN sebenarnya cukup besar,” tambah Huda.
Huda berharap hasil atau rekomendasi dari Panja Biaya Pendidikan ini menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran pendidikan untuk RAPBN 2025. Dalam Panja ini, Komisi X akan memanggil berbagai stakeholder pengelola anggaran pendidikan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbud Ristek, Bappenas, hingga pemerintah daerah. Diharapkan dari pertemuan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang membuat biaya pendidikan di Indonesia semakin mahal.
“Anggaran pendidikan kita tahun ini saja sekitar Rp665 triliun. Anggaran ini kemudian didistribusikan ke kementerian/lembaga termasuk ke pemerintah daerah. Maka penting untuk diketahui apakah semua lembaga yang mengelola anggaran pendidikan ini sudah sesuai kebutuhan di lapangan atau masih perlu perbaikan, baik terkait pola distribusi, pola pengelolaan, hingga penentuan sasaran,” bebernya.
Huda menegaskan Panja Biaya Pendidikan merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan anggaran pendidikan oleh pemerintah.
Menurutnya, Panja Biaya Pendidikan akan menghasilkan rekomendasi pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap hasil atau rekomendasi dari Panja Biaya Pendidikan ini menjadi asumsi dasar pengelolaan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2025. Dengan demikian, tahun depan kita bisa memiliki skema pengelolaan biaya pendidikan yang memastikan layanan pendidikan murah dan berkualitas,” tutupnya. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
