Samarinda

Komisi IV DPRD Samarinda Gelar RDP untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim

Ketua Komisi IV, Sri Puji Astuti. (Istimewa)

Editorialkaltim.com – Sebagai respons terhadap tuntutan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam aksi demonstrasi yang lalu, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial (Dinsos) di Kantor DPRD, Senin (18/03/2024).

“Ada empat poin waktu itu yang disoroti mahasiswa yang kebetulan salah satu poinnya ada di Komisi IV terkait kemiskinan ekstrim,” ujar Puji, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda.

Menurut Puji, persoalan kemiskinan ekstrem bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinsos, tetapi melibatkan lebih dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Baca  Sani Tekankan Pentingnya Pendampingan Khusus bagi Korban Pelecehan dan Kekerasan Seksual

“Walaupun kami waktu itu sudah menerangkan, di Samarinda itu ada tim percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrim, tetapi yang menanggulangi masalah kemiskinan ini bukan hanya Dinsos, tetapi ada lebih dari sepuluh OPD yang menangani termasuk Dinsos, Dinkes, Disdik, Dinas Koperasi dan UMKM, Disnaker, dan sebagainya,” ungkapnya.

Puji memaparkan, terdapat dua sumber data kemiskinan ekstrim yang berbeda, yaitu dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Data terbaru menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin ekstrim di Samarinda, yang saat ini tinggal sebanyak 1.232 jiwa setelah melalui proses validasi dan verifikasi.

Baca  Abdul Rofik Jabat Ketua Pansus Perlindungan dan Pendistribusian UMKM ke Pasar Modern

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digencarkan melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait, seperti bantuan bagi siswa miskin, subsidi air, bantuan kesehatan, bantuan sembako, dan bantuan sosial non tunai. Pada tahun 2024, telah dianggarkan bantuan tunai bagi 1.329 keluarga selama 10 bulan.

Selain itu, Dinsos berencana membentuk tim pendamping yang terdiri dari anggota Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) di setiap kecamatan untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrim secara berkala.

Baca  Subandi Prihatin Infrastruktur Pendidikan di Samarinda

“Saya berharap semua program pemerintah yang telah direncanakan dan dialokasikan anggarannya untuk tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar,” tutup Puji. (Adr/lin/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker