KaltimSamarinda

Komisi I DPRD Samarinda Minta Ranperda Satu Kecamatan Satu Pemakaman Difinalisasi

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng

Editorialkaltim.com – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda segera memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang satu kecamatan satu pemakaman umum.

Menurutnya, Ranperda tersebut telah dibahas sejak satu tahun lalu melalui Komisi I DPRD Samarinda. Namun, hingga kini pembahasannya belum mencapai tahap finalisasi.

“Memang kami mengharapkan ini segera diselesaikan. Karena itu, kami meminta Bapemperda segera memfinalisasi rancangan peraturan yang sudah disusun melalui Komisi I,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Jumat (20/11/2026).

Baca  UMKM Meriahkan Jalan Sehat HKN ke-60 Dinkes Kaltim

Ia menjelaskan, kebutuhan terhadap lahan pemakaman umum menjadi persoalan yang kerap disampaikan masyarakat. Karena itu, percepatan pembahasan Ranperda tersebut dinilai penting.

Ronal menilai persoalan ketersediaan lahan pemakaman merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani pemerintah daerah.

Terkait ketersediaan lahan, ia menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memiliki kewenangan untuk menginventarisasi aset tanah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pemakaman umum.

Baca  MTQ ke-45 Samboja Barat, DPRD Kukar Berharap Pelaksanaan Berjalan Sukses

Menurutnya, Pemkot Samarinda bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset daerah, khususnya tanah milik pemerintah yang memungkinkan untuk dialokasikan sebagai lahan pemakaman.

Namun, ia mengakui pihaknya belum memperoleh data mengenai aset tanah milik Pemkot Samarinda yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut. Padahal, Komisi I telah mengajukan permintaan data kepada pemerintah kota.

Karena itu, ia meminta Pemkot Samarinda melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), khususnya bidang pengelolaan aset, membantu Komisi I dalam melakukan pendataan dan inventarisasi lahan.

Baca  Investasi Desalinasi Rp8 Triliun di Bontang Dikaji, Agus Haris Soroti Harga dan Prospek Pasar

Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar pembahasan regulasi tersebut tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian.

“Mohon data dan dokumen terkait aset kota yang bisa dijadikan lokasi atau lahan pemakaman segera diinventarisasi,” pungkasnya. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button