Editorialkaltim.com – Peran pers kembali menjadi sorotan di tengah derasnya arus informasi digital. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda menilai eksistensi media arus utama menghadapi tantangan serius dari dominasi media sosial yang semakin masif.
Hal ini mengemuka saat audiensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Wali Kota Samarinda yang juga dihadiri Diskominfo. Pertemuan tersebut membahas rencana kegiatan halal bihalal serta seminar yang akan menghadirkan sejumlah kepala daerah di Kalimantan Timur.
Kepala Diskominfo Kota Samarinda Aji Syarif Hidayatullah menyebut pemerintah kota menyambut positif agenda tersebut. Bahkan, Wali Kota Samarinda telah menyatakan kesiapan untuk menjadi pembicara dalam seminar yang dirancang PWI.
“Wali Kota Samarinda menyambut baik agenda PWI dan telah menyiapkan waktu khusus untuk hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut,” ujarnya, Kamis (2/4/2026), di Samarinda.
Menurut Aji, seminar tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi pers dalam pembangunan daerah. Ia menilai peran jurnalis tetap strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang.
Namun di sisi lain, ia menyoroti kondisi saat ini di mana media sosial kerap menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat. Fenomena ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi media arus utama.
“Pers saat ini menghadapi tekanan besar dari media sosial yang menyebarkan informasi cepat namun sering tidak akurat serta sulit dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menegaskan, jurnalis harus tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas. Produk jurnalistik, lanjutnya, harus mampu memberikan nilai tambah melalui edukasi dan fakta yang jelas.
“Jurnalis perlu menjaga profesionalisme dengan menghadirkan berita berbasis fakta, tidak sekadar viral, serta memberikan edukasi bagi masyarakat luas,” tegasnya.
Selain menyoroti peran pers, Aji juga mengungkapkan tantangan lain yang dihadapi Diskominfo Samarinda pada 2026, yakni efisiensi anggaran. Kondisi tersebut berdampak terhadap sejumlah program, termasuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang sementara belum bisa dilaksanakan.
Meski demikian, ia tetap mendorong insan pers untuk memiliki sertifikasi kompetensi. Diskominfo juga menerapkan standar ketat dalam menjalin kerja sama dengan media, seperti kewajiban berbadan hukum dan memiliki pimpinan redaksi bersertifikat utama.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan media terus terjaga. Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam mencerdaskan masyarakat melalui informasi yang akurat dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus digital.(sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
