Bontang

Kidang Sebut APBD Perubahan Kutim Tahun 2024 Dinilai Tak Akomodasi Aspirasi Masyarakat

Anggota DPRD Kutim, Masdari Kidang. (ist)

Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Masdari Kidang, menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan Anggaran Perubahan 2024 yang dinilainya tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.

Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan frustrasinya bukan hanya pada Anggaran Perubahan 2024, namun juga pada Anggaran Murni 2025 yang masih belum memberikan alokasi yang memadai untuk memasukkan pokok-pokok pikiran (pokir) dari DPRD Kutim. “Jangankan Perubahan 2024, Murni 2025 kami belum ada pokir. Sementara kebutuhan dan harapan masyarakat yang disampaikan melalui kami sebagai wakil rakyat belum dapat diwujudkan akibat kebijakan anggaran yang ada saat ini,” ujar Kidang, Senin (26/8/2024).

Baca  Pansus LKPJ Dorong Gedung Satpol PP Bisa Difungsikan Tahun Ini Meski Belum Rampung Sepenuhnya

Pokir merupakan salah satu instrumen penting bagi anggota DPRD untuk mengakomodasi usulan dan aspirasi masyarakat yang diserap dari daerah pemilihan mereka. Tanpa alokasi anggaran untuk pokir, banyak kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui wakil mereka di DPRD akan sulit untuk diwujudkan.

Kidang menambahkan kondisi ini memaksanya untuk menahan aspirasi masyarakat yang selama ini disampaikan kepadanya. “Ya, aspirasi masyarakat kepada kami belum bisa terlaksana. Insyaallah Perubahan 2025 baru terlaksana,” tandasnya.

Baca  Terpilih Kembali, Prayunita Ingin Jadikan Perempuan Kutim Lebih Produktif

Kekecewaan ini tidak hanya dirasakannya secara pribadi, tetapi juga masyarakat yang telah menaruh harapan besar pada wakil-wakil mereka di DPRD Kutim. Masyarakat berharap aspirasi yang telah mereka sampaikan kepada wakil mereka bisa segera diwujudkan dalam bentuk program atau kebijakan nyata. Namun, dengan keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia, realisasi aspirasi tersebut harus tertunda.

Kidang yang telah lama aktif dalam dunia politik dan pemerintahan, mengerti betul dinamika yang terjadi di balik pengambilan keputusan anggaran. Namun, ia menekankan keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat, terutama dalam situasi di mana banyak kebutuhan mendesak yang perlu segera diatasi. “Saya akan terus berjuang agar aspirasi masyarakat tidak lagi terpinggirkan. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat untuk memastikan kebutuhan dan harapan masyarakat dapat diwujudkan,” pungkasnya.(Lah/shn/adv)

Baca  Diiringi Ribuan Relawan, Bapaslon Jalur Independen Basri-Chusnul Daftar ke KPU

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button