Ketum PBNU Tegaskan Tidak Ada Capres Cawapres Atas Nama NU
Editorialkaltim.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, yang akrab disapa Gus Yahya, menegaskan bahwa tidak ada satu pun calon presiden atau calon wakil presiden yang boleh mengatasnamakan NU (Nahdlatul Ulama) dalam Pilpres 2024.
Gus Yahya, yang memimpin salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, memaparkan pandangannya mengenai partisipasi NU dalam kontestasi politik.
Ia menekankan bahwa warga NU bukanlah komoditas yang dapat dengan mudah dipengaruhi atau digiring dalam asuhan induknya, seperti kerbau yang diarahkan.
“Sekarang mindset orang itu masih banyak warga NU ini kerbau-kerbau yang disuruh ibunya ke sana ke mari gampang itu. Dan itu anggapan yang menghina sekali kepada warga NU,” tegas Gus Yahya dikutip dari laman resmi NU, Sabtu (3/9/2023).
Dalam konteks ini, Gus Yahya memperlihatkan kekuatan NU sebagai entitas yang memiliki basis yang sangat luas. Berdasarkan survei Alvara, sekitar 59,2 persen warga mengaku memiliki afiliasi dengan NU.
Hal ini menunjukkan bahwa warga NU telah mendapatkan pendidikan politik yang memadai. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan mereka, mampu membedakan pilihan yang pantas, dan memiliki kemampuan untuk menentukan arah pilihan politik mereka.
“Warga NU ini warga yang sudah cerdas, sudah terdidik semua, mereka tahu apa yang mereka butuhkan,” ujar Gus Yahya.
Mengenai klaim atau pernyataan yang berkembang tentang dukungan dari para ulama di Jawa Timur terhadap beberapa calon presiden dan wakil presiden, Gus Yahya dengan tegas membantah hal tersebut.
“Kalau ada klaim kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada sama sekali pembicaraan di PBNU mengenai calon sama sekali,” tutur Gus Yahya.
Ia menekankan bahwa aktor politik, termasuk calon presiden dan wakil presiden, adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menjaga kelangsungan proses pemilihan umum.
Gus Yahya juga menggarisbawahi pentingnya kesadaran bersama bahwa integritas dan keutuhan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama, di atas segala bentuk kompetisi politik.
“Karena kita butuh pemimpin, kita sudah sepakat menjadi republik dengan demokrasi caranya memilih pemimpin melalui prosedur pemilu,”tandasnya. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
