Ketua KPK Belum Lirik Program Makan Siang Gratis
Editorialkaltim.com – Dalam rangka peningkatan transparansi dan pencegahan korupsi di Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango, mengungkapkan lembaganya belum terlibat dalam pengawasan Program Makan Siang Gratis dan Susu Gratis yang saat ini sedang menjadi topik hangat dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun 2025.
“Kami belum melirik situ, kebetulan saya kemarin enggak hadir di rapat kabinet itu,” kata Nawawi seperti dilansir Antara.
Hal ini menunjukkan sampai saat ini, KPK belum secara langsung terlibat dalam proses pengawasan program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.
Meskipun belum terlibat secara langsung, Nawawi menegaskan pengawasan terhadap segala kebijakan pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah, merupakan salah satu fungsi utama dari KPK.
Lembaga anti rasuah ini berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan bebas dari korupsi.
“Segala kebijakan itu tetap menjadi bagian yang kita lakukan (pengawasan), apakah sudah pas atau KPK perlu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi barangkali dalam upaya perbaikan dan sebagainya,” lanjut Nawawi.
Sebelumnya, Tim Pakar yang mendukung Prabowo dan Gibran telah melakukan kalkulasi mendalam terkait dengan biaya pelaksanaan program prioritas mereka, yakni makan siang gratis bagi anak sekolah, balita, dan wanita hamil. Estimasi awal menunjukkan angka yang cukup besar, yaitu antara Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun untuk tahun pertama program ini.
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menyampaikan bahwa berdasarkan simulasi dan perencanaan yang telah dilakukan, program ambisius ini membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.
“Dari simulasi dan perencanaan Tim Pakar Prabowo-Gibran, untuk pembiayaan penuh program ini mencapai angka hingga Rp 450 triliun per tahun,” ungkap Budiman dalam keterangannya.
“Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar Rp 100 – Rp 120 triliun rupiah pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran,” tambah Budiman. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
