gratispoll
KaltimSamarinda

Ketua Komite I DPD RI Singgung Wacana Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Sofyan Hasdam (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Sofyan Hasdam, menyinggung wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal itu ia sampaikan saat konferensi pers di Kantor DPD RI Samarinda, Selasa (5/8/2025).

Ia menjelaskan, isu ini muncul di tengah pembahasan pemisahan jadwal Pemilu dan Pilkada pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, mekanisme Pilkada melalui DPRD menjadi salah satu opsi yang kembali diperbincangkan sejumlah pihak di tengah evaluasi pelaksanaan pemilu langsung.

Baca  DPD Kaltim Gelar Reses dan Diskusi Publik Bahas UU Pemerintahan Daerah dan Pilkada Serentak 2024

Pandangan tersebut turut diperkuat oleh akademisi dan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ryaas Rasyid. Ia menyebut pemilihan kepala daerah secara langsung sebenarnya bukan bagian dari agenda reformasi.

“Makanya, pada awal-awal itu kepala daerah, termasuk saya waktu menjadi Wali Kota dipilih melalui DPRD. Alasannya jelas, Amerika Serikat saja butuh 100 tahun berdemokrasi baru mengadakan pemilihan langsung. Selama 50 tahun pertama, pemilihannya masih tertutup,” ungkapnya.

Baca  Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim Gelar Liga Sepak Bola Usia U-13 dan U-15

Ia menambahkan, Indonesia baru mempraktikkan demokrasi melalui DPRD sejak 1999, lalu beralih ke pemilihan langsung era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004. Namun, kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak menghadapi keterbatasan, termasuk masalah buta huruf dan maraknya politik uang, membuat sistem ini rentan dievaluasi kembali.

“Dilemanya sekarang, kenapa ada keinginan dikembalikan ke DPRD? Karena kondisi sosial kita belum sekuat Amerika yang sudah kokoh 100 tahun baru memberi hak suara langsung kepada rakyat,” jelasnya.

Baca  Gerebek Sabu 23 Gram di Talisayan, Polisi Ringkus Bandar Narkoba

Ia mengungkapakan wacana tersebut diperkirakan akan memicu perdebatan publik. Sebab, meski dinilai bisa menekan praktik politik uang di masyarakat, sistem ini berpotensi mengurangi partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya. (adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button