Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak bisa disamakan sebagai ibu kota Kalimantan Timur. Ia menyebut anggapan tersebut keliru dan harus diluruskan.
“Perlu dipahami, IKN bukan ibu kota Kalimantan Timur. IKN tetap dipersiapkan sebagai pusat pemerintahan negara, bukan pengganti ibu kota provinsi,” ucap Hasanuddin, Minggu (17/8/2028).
Hasanuddin optimis pemindahan pusat pemerintahan pada 2028 dapat terwujud, sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan. Ia mencontohkan, Bandara IKN saat ini sedang dipersiapkan untuk dikomersialkan agar akses ke wilayah ibu kota negara lebih mudah.
Selain bandara, hotel-hotel juga tengah disiapkan untuk memfasilitasi para pekerja maupun tamu yang datang ke IKN. Namun ia mengakui, keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan masih relatif minim sehingga DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan.
“Kami di legislatif jarang dilibatkan karena memang tidak diundang. Harapannya ke depan kita bisa bersama-sama mengawasi perkembangan IKN,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, sempat melontarkan wacana agar IKN ditetapkan sebagai ibu kota Kalimantan Timur jika pemerintah belum siap menjadikannya ibu kota negara. Alternatif lainnya, Jakarta tetap dipertahankan sebagai pusat pemerintahan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Usulan NasDem juga mencakup opsi moratorium pembangunan IKN jika keputusan final belum ditetapkan pemerintah. Menurut Saan, langkah ini perlu dipertimbangkan agar proyek tidak terbengkalai sekaligus menjaga kondisi fiskal negara. “Moratorium ini mempertimbangkan kondisi fiskal negara dan prioritas nasional,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (18/7/2025) lalu.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
