Ketua DPRD PPU Ingatkan Transparansi dalam Pelaksanaan RPJMD
Editorialkaltim.com – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Selasa pagi (8/7/2025). Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas selama pelaksanaan program pembangunan lima tahun ke depan.
Rapat paripurna pengesahan RPJMD ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, sebagai tahap awal penyusunan anggaran daerah.
Raup menyampaikan, DPRD berkomitmen mengawal seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ia meminta pemerintah daerah terbuka dalam menerima masukan demi menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas.
“DPRD berkomitmen mengawal pembangunan melalui telaah mendalam terhadap Raperda ini. Kami harap eksekutif terbuka menerima masukan untuk hasil yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa RPJMD ini memiliki peran strategis sebagai dokumen perencanaan pertama setelah ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN) di sekitar wilayah PPU. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pembangunan harus disusun dengan matang dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
“Dokumen ini harus benar-benar dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas supaya pembangunan bisa dirasakan merata oleh seluruh masyarakat,” tegas Raup.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar pelaksanaan RPJMD nanti memperhatikan isu-isu penting seperti penguatan ekonomi lokal, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
